SULSELSATU.com, JAKARTA – Pemerintah Selandia Baru mengeluarkan larangan penggunaan plastik sekali pakai. Aturan ini mulai berlaku sejak kemarin, Senin (1/7/2019).
Mereka menyatakan akan menjatuhkan denda kepada badan usaha yang masih menggunakan dan menyediakan tas plastik dengan alasan mencegah pencemaran lingkungan.
“Rakyat Selandia Baru sangat bangga atas citra negara yang bersih dan hijau dan akan mencoba membantu memastikan kita menjalani hal itu. Menghentikan penggunaan plastik sekali pakai akan membantu,” kata Menteri Lingkungan Hidup Selandia Baru, Eugenie Sage, seperti dilansir AFP, Selasa (2/7/2019).
Baca Juga : Momentum HPSN, PT Vale Nyatakan Komitmen Nol Limbah ke Tempat Pembuangan
Dalam undang-undang baru yang diterapkan di Selandia Baru, pemerintah melarang penggunaan kantong belanja plastik. Sebagai alternatif, aturan itu membolehkan penggunaan bahan lain sebagai tas belanja dengan bahan lain yang bisa didaur ulang.
Jika ada yang melanggar, pemerintah Selandia Baru bakal menjatuhkan hukuman maksimal sampai NZ$100 ribu (sekitar Rp945 juta).
Undang-undang itu sebenarnya sudah disahkan sejak Agustus 2018, tetapi baru diberlakukan kemarin sepertinya tidak akan berdampak terlalu banyak. Sebab, sejumlah pusat perbelanjaan Negeri Kiwi sudah terlebih dulu melarang penggunaan tas plastik secara mandiri.
Baca Juga : VIDEO: Mobil Berpelat ‘Jokowi’ di Selandia Baru, Netizen: Esemka Mendunia
Sage menyatakan pemerintah Selandia Baru akan beranjak kepada tahap berikutnya, yakni daur ulang.
Polusi sampah plastik mulai menjadi perhatian beberapa tahun ke belakang. Limbah itu diduga menjadi penyebab matinya jutaan burung dan menyebabkan dari 100 ribu hewan laut cedera atau tewas setiap tahun.
Hewan-hewan itu kebanyakan meninggal dan cedera karena memakan atau terjerat sampah plastik.
Baca Juga : Begini Cara Nurdin Didik Anak Pulau Tentang Bahaya Sampah Plastik
Menurut data Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sampai saat ini ada 80 negara yang sudah menerapkan larangan penggunaan plastik sekali pakai.
Lalu, kira-kira kapan Indonesia bakal mengeluarkan aturan yang sama ya? Kita tunggu komitmen pemerintah.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar