Logo Sulselsatu

Tim Hukum Prabowo-Sandi Ajukan Kasasi ke MA

Asrul
Asrul

Rabu, 10 Juli 2019 07:59

Mahkamah Agung. (INT)
Mahkamah Agung. (INT)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) soal pelanggaran pemilu yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan gugatan itu diajukan tanpa sepengetahuan sang Ketum dan Sandiaga Uno.

“Diajukan ke MA tanpa koordinasi lagi ke paslon yang kemarin saya koordinasi ke Pak Sandi,” kata Dasco dilansir Detik, Rabu (10/7/2019).

Baca Juga : Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres ke Presiden Prabowo

Dasco menjelaskan gugatan kasasi itu pada dasarnya diajukan sebelum sidang Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung. Namun, saat itu gugatan tidak dapat diterima karena adanya kekurangan syarat formil.

“Nah waktu itu diperbaiki. Rupanya oleh kuasa hukum di luar MK itu diajukan ke MA tanpa koordinasi lagi ke paslon yang kemarin saya koordinasi ke Pak Sandi. Sehingga kemudian masuklah gugatan kasasi ini yang sebenarnya juga sudah lewat masa waktu. Begitu,” tuturnya.

“Karena itu perbaikan. Dan waktu itu kan sudah ada kuasanya yang sebelum MK gitu lho. Karena itu cuma perbaikan (mikirnya) nggak perlu lagi kasih tahu langsung masukin aja gitu,” imbuh Dasco.

Baca Juga : Presiden Prabowo Naikkan Gaji Hakim Demi Reformasi Hukum Nasional

Prabowo Subianto menggugat kembali soal Pemilu yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di tingkat kasasi. Sebelumnya, gugatan itu tidak diterima Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan website MA, Rabu (10/7/2019), gugatan melawan Bawaslu itu bernomor 2 P/PAP/2019. Atas gugatan itu, MA menurunkan lima hakim agung yang diketuai hakim agung Supandi. Adapun anggotanya yaitu Yodi Martono Wahyunadi, Yosran, Is Sudaryono dan Irfan Fachruddin.

Sebagaimana diketahui, Prabowo meminta MA menganulir keputusan Bawaslu. Dalam Keputusan Bawaslu Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu menyatakan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terstruktur, sistematis dan masif tidak dapat diterima.

Baca Juga : Jalin Kerja Sama yang Baik dengan Peradilan Makassar, Ketua Mahkamah Agung Puji Pemkot Makassar

Pada 26 Juni 2019, gugatan itu dinyatakan tidak diterima dengan alasan yang mengajukan gugatan bukanlah Prabowo Subianto, tetapi Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso sehingga tidak memiliki legal standing.

Editor: Hendra Wijaya

 

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

News19 November 2026 16:39
Mengembangkan Potensi Lokal, Antam Bangun Ekonomi dari Desa
Tidak semua desa membutuhkan program pemberdayaan yang sama. Ada desa yang memiliki potensi peternakan, ada yang lebih cocok mengembangkan pertanian, ...
Makassar19 November 2026 15:27
Pelindo Bangun Sumur Bor untuk Nelayan di Kelurahan Buloa Makassar
Keterbatasan air bersih masih menjadi persoalan bagi masyarakat pesisir di sekitar kawasan Makassar New Port (MNP)....
Hukum19 November 2026 14:49
Menang Gugatan GMTD, PT Hadji Kalla Siapkan Laporan Pidana Dugaan Pemalsuan Surat Tanah
SULSELSATU.com, MAKASSAR – PT Hadji Kalla dinyatakan menang dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PT Gowa Makassar Tourism Devel...
Metropolitan19 November 2026 13:45
Munafri Bawa Inovasi Lontara+ Berkibar di Nasional, Kota Makassar Raih Terbaik I Dari Bappenas RI
SULSELSATU.com, JAKARTA – Upaya Pemerintah Kota Makassar menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses masyarakat berbuah prestasi di...