SULSELSATU.com, TAKALAR — Ketua Bidang PPD PB HIPERMATA, Syarif, mendesak sekaligus menantang Kapolres Takalar dan Kasat Reskrim Polres Takalar untuk segera mengusut tuntas dan memproses secara tegas laporan dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang dilaporkan Nur Fajrin alias Rini Binti Syahrir terhadap Sri Wahyuni.
Desakan tersebut menyusul adanya surat pernyataan tertulis terlapor yang menyatakan kesanggupan menyelesaikan kewajiban sebesar Rp10 juta pada 15 September 2026. Namun, batas waktu yang tertuang dalam pernyataan tersebut telah terlewati.
Bagi Syarif, fakta tersebut harus segera diuji melalui proses hukum. Laporan masyarakat tidak boleh berhenti pada surat pernyataan, sementara dugaan tindak pidana dibiarkan tanpa kepastian.
“Kami tantang Kapolres Takalar dan Kasat Reskrim untuk segera bekerja dan mengusut tuntas perkara ini. Jangan biarkan dugaan penipuan dan/atau penggelapan mengendap. Periksa seluruh bukti, telusuri rangkaian peristiwa, dan apabila unsur pidana serta alat bukti terpenuhi, segera proses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Syarif.
Menurutnya, institusi kepolisian tidak boleh memberikan ruang bagi dugaan kejahatan untuk terus berlarut-larut. Kehadiran negara harus terlihat melalui tindakan penegakan hukum yang objektif dan terukur.
“Institusi penegak hukum tidak boleh memberi ruang bagi kejahatan. Kalau ada dugaan tindak pidana, maka harus diusut. Kalau alat bukti dan unsur pidananya terpenuhi, proses secara tegas. Jangan sampai masyarakat melihat hukum seolah hanya tajam ketika perkara sudah menjadi sorotan,” ujarnya.
Syarif menegaskan, desakan tersebut bukan permintaan untuk menghukum seseorang tanpa proses hukum. Ia meminta Satreskrim Polres Takalar menjalankan kewenangannya secara profesional dengan memeriksa para pihak, menelusuri transaksi, menguji surat pernyataan dan seluruh alat bukti yang berkaitan.
“Kami tidak meminta Kasat Reskrim memvonis terlapor. Kami meminta Kasat Reskrim mengusut. Kalau terbukti memenuhi unsur pidana, proses. Jangan ada keraguan dalam menegakkan hukum,” tegas Syarif.
Ia juga mengingatkan Kapolres Takalar bahwa ukuran keberhasilan kepolisian bukan hanya banyaknya kegiatan atau laporan yang diterima, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh kepastian ketika mencari keadilan.
“Kapolres harus memastikan jajarannya bekerja. Jangan sampai laporan sudah dibuat, bukti sudah diserahkan, tetapi masyarakat masih harus bertanya kapan perkara diproses. Kalau Polri ingin hadir di tengah masyarakat, kehadiran itu harus dirasakan dari tingkat paling bawah,” katanya.
Desakan tersebut juga dikaitkan Syarif dengan komitmen calon Kapolri Komjen Pol. Suyudi Ario Seto yang menekankan agar masyarakat tidak harus membuat perkara menjadi viral terlebih dahulu untuk mendapatkan penanganan kepolisian.
“Jangan tunggu viral. Buktikan komitmen itu di Takalar. Polisi harus hadir sebelum masyarakat berteriak lebih keras. Polres Takalar harus menunjukkan bahwa laporan masyarakat dapat diproses tanpa harus menjadi konsumsi publik terlebih dahulu,” ujar Syarif.
Selain mendesak proses perkara, Syarif meminta Propam Polres Takalar melakukan pemeriksaan apabila terdapat dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan laporan.
“Kalau memang ada dugaan penyidik tidak profesional, Propam harus turun dan memeriksa. Jangan biarkan persoalan profesionalitas menjadi tanda tanya. Pengawasan internal harus berjalan,” tegasnya.
Syarif menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa PB HIPERMATA akan terus mengawal proses tersebut melalui mekanisme hukum dan pengawasan yang tersedia.
“Kami menantang Kapolres dan Kasat Reskrim Takalar membuktikan kinerjanya. Jangan beri ruang bagi dugaan kejahatan untuk mengendap. Usut tuntas, tegakkan hukum, dan apabila unsur pidana terpenuhi, proses secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat membutuhkan polisi yang hadir dan bekerja, bukan sekadar menerima laporan,” tutup Syarif. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar