SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pengamat Keuangan Negara Universitas Patriarta Bastian Lubis menyebut tim Percepatan Gubernur untuk Percepatan Permbangunan (TGUPP) dan Staf Khusus Gubernur/Wakil Gubernur menjadi salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran Pemprov Sulsel.
Bastian mengatakan harusnya TGUPP hadir untuk lakukan percepatan namun pada kenyataannya malah memperlambat kinerja, termasuk serapan anggaran yang belum mencapai 50 persen, dalam 8 bulan masa jabatan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
“Ini kegiatan yang dilaksanakan Pemprov saya prediksi jalan di tempat. Target jangan harap. Katanya masih ada mutasi lagi. TGUPP ini cuma memperlambat,” ucapnya.
Menurut Bastian, hal tersebut sudah diprediksi sejak awal lantaran kehadiran tim khusus ini dianggap hanya menghalangi kinerja OPD Pemprov.
“Kita pertama kali sudah antisipasi akan terjadi perlambatan, dari TP2D jadi TGUPP katanya setiap OPD harus lewat sini. Itu tidak dikenal di pemerintahan. Ini yang menghambat jadi saya usulkan dibubarkan. Kni penyebab lemahnya serapan anggaran,” kata peneliti senior Pusat Anti Korupsi Universitas Patriarta.
Baca Juga : Dorong Konektivitas Logistik di KTI, Pemprov Sulsel Apresiasi Kontribusi Pelindo
Diketahui, pada triwulan pertama APBD tahun 2019, serapan anggaran yang dicapai hanya mencapai 5 persen. Ditengarai penyesuaian sistem lelang baru yang diterapkan Nurdin Abdullah.
”Jadi keberhasilan TGUPP dan Staf Khusus ini adalah penyerapan anggaran sangat kecil. Itu prestasinya. Bukan kepala OPD-nya yang perlambat. Selama lima tahun bagus serapan APBD, sekarang ini anjlok,” pungkas Bastian.
Penulis: Jahir Majid
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar