SULSELSATU.com, JAKARTA – Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb bersama Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menghadiri Rapat Koordinasi Refleksi dan Proyeksi Pembangunan Ekoregion se-Sulawesi dan Maluku. Rakor ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2019 yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan Juni lalu.
Kegiatan ini dihelat Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia di Ruang Kakatua, Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2019).
Kegiatan ini bertujuan menjawab ekspektasi daerah terhadap pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di ekoregion Sulawesi dan Maluku, dengan tema “Refleksi dan Proyeksi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sulawesi dan Maluku”.
Baca Juga : KMI 2026 di Makassar Bahas Royalti dan AI, Fadli Zon Dorong Musik Jadi Kekuatan Ekonomi
Staf Khusus Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan, Laksmi Dewanti, mengatakan bahwa sasaran utama dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah mempublikasikan out put program dan kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan periode 2015 sampai dengan 2019.
“Dalam rakor ini kita mengeksplor kondisi lingkungan hidup dan kehutanan, apa tantangan dan hambatan yang dihadapi masing-masing daerah khususnya ekoregion Sulawesi dan Maluku,” tuturnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menjelaskan bahwa kegiatan rakor ini akan memberikan informasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang telah diIakukan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku periode 2015 hingga 2019.
Baca Juga : Makassar Jadi Pintu Distribusi Pangan, Munafri Dukung Pengendalian Inflasi Sulampua
“Untuk itu Bapak Gubernur tampil sebagai pembicara pada Rakor ini melalui strategi pemaparan dan pembahasan serta memberikan refleksi, ekspektasi kondisi lingkungan hidup dan kehutanan di daerah, serta progress implementasi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan seperti yang diamanatkan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” jelasnya.
Rakor ini sendiri dihadiri 300 peserta yang terdiri dari instansi lembaga KLHK, bupati, wali kota, Dinas Lingkungan Hidup provinsi dan kabupaten kota, Dinas Kehutanan provinsi serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ekoregion Sulawesi dan Maluku.
Penulis : Asrhawi Muin
Editor: Azis Kuba
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar