Logo Sulselsatu

Dewan Masih Tunggu Penjelasan Resmi dari Pemkot Soal F8

Asrul
Asrul

Jumat, 19 Juli 2019 15:57

Opening ceremony Makassar International Eight Festival atau dikenal dengan nama F8, di Anjungan City of Makassar, Pantai Losari, Rabu (10/10/2018). (Sulselsatu/Moh Niaz Sharief)
Opening ceremony Makassar International Eight Festival atau dikenal dengan nama F8, di Anjungan City of Makassar, Pantai Losari, Rabu (10/10/2018). (Sulselsatu/Moh Niaz Sharief)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar hingga kini masih menunggu penjelasan resmi dari Pemkot Makassar perihal batalnya pelaksanaan Makassar Internasional Eight Festi and Forum atau F8 tahun ini.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir, mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari Pemkot soal pelaksanaan F8 pasca diumumkan melalui media beberapa waktu lalu.

“Sampai saat ini tidak ada penjelasan resmi dari Pemkot. Belum masuk di DPRD. Memangnya bisa anggaran itu dicoret tanpa sepengetahuan kita, jelas tidak boleh dong,” kata Wahab, Jumat, (19/7/2019).

Wahab mengatakan bahwa dalam etika pemerintahan tidak boleh ada pembatalan angka (anggaran) di luar konteks politik. Sebagaimana dalam Standar Operating System (SOP), semua anggaran tersebut sudah dibicarakan di DPRD. Dengan demikian, pengumuman melalui media massa tanpa membicarakan terlebih dahulu dinilainya sebagai sesuatu yang keliru.

“Tidak boleh seperti itu, tiba-tiba konferensi pers langsung bilang dihilangkan,” ujarnya.

Maka dari itu, ia mengaku bahwa pihaknya masih akan tetap menunggu penjelasan resmi pemkot. Sebab F8 merupakan program dari pemkot sendiri sehingga apakah pagunya masuk di APBD Perubahan harus dilihat terlebih dahulu.

Namun, jika tidak maka Wahab akan mengambil sikap tegas. Kendati demikian, ia mengaku belum bisa menjelaskan sikap politik seperti apa yang akan dia ambil.

Terkait dengan penyerahan F8 ke pihak swasta, Wahab mengaku tak begitu setuju. Sebab, pemkot juga tidak boleh serta merta mencoret F8. Apalagi F8 ini bisa mendatangkan manfaat ekonomi yang luar biasa.

“Bukan saya tidak setuju, kalau swasta nanti base oriented nya ke profit. Ini kan panggung hiburan rakyat. Lantas, peran pemerintah juga harus hadir karena konteks pelayanan. Jadi, tidak boleh F8 itu ditunda,” katanya.

“Mari kita duduk bersama. Tidak boleh piti-piti. Ini persoalan pesona orang saja, tidak boleh itu digunakan untuk menghilangkan momentum penting dalam masyarakat,” tandasnya.

Penulis: Asrhawi Muin
Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

News13 September 2026 18:20
SPBU di Jalan Tun Abdul Razak Gowa Belum Berlakukan Sistem Ganjil-Genap Hari Ini
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), belum ...
News13 September 2026 17:01
PLN Inventarisasi Lahan SUTET Wotu–Bungku untuk Perkuat Sistem Kelistrikan Sulawesi
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi melalui Unit Pelaksana Proyek (UPP) Sulawesi Selatan melakukan survei identifikasi dan inventar...
Otomotif13 September 2026 16:47
135 Peserta Ramaikan Honda Modif Contest 2026 di Maros, Tarik 3.000 Pengunjung
Honda Modif Contest (HMC) 2026 berlangsung meriah di Grand Mall Maros pada Sabtu (12/9/2026). Ajang modifikasi sepeda motor Honda tersebut diikuti 135...
Sulsel13 September 2026 14:44
Susuri Aka-akae, Talumae, dan Mojong, Syaharuddin Kawal Aliran Air untuk Sawah Petani
SULSELSATU.com, SIDRAP – Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, menyusuri persawahan dan jaringan irigasi di Desa Aka-akae, Talum...