Logo Sulselsatu

Terjerat Dua Kasus, Markus Nari Segera Disidangkan

Asrul
Asrul

Kamis, 25 Juli 2019 23:57

Terjerat Dua Kasus, Markus Nari Segera Disidangkan

SULSELSATU.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah merampungkan berkas perkara milik anggota DPR RI, Markus Nari yang kini berstatus tersangka kasus suap proyek e-KTP. Terkait rampungnya berkas tersebut, Markus pun akan segera diadili.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati menyebut berkas penyidikan e-KTP milik Markus telah dinyatakan lengkap atau P21. Untuk itu, tim penyidik melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka Markus Nari ke tahap penuntutan atau tahap II.

“Hari ini KPK telah merampungkan berkas penyidikan. Pelimpahan berkas barang bukti dan tersangka MN (Markus Nari) ke tahap penuntutan tahap 2,” kata Yuyuk di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2019).

Menurut Yuyuk, Jaksa Penuntut Umum pun kini tengah menyiapkan surat dakwaan dan memiliki waktu selama 14 hari ke depan.

Sponsored by MGID

Surat dakwaan tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) untuk disidangkan.

“Rencana sidang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujar Yuyuk.

Selama proses penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa sebanyak 129 saksi. Saksi dari unsur lembaga pemerintahan hingga swasta. Ratusan saksi yang diperiksa di antaranya adalah mantan Menteri Keuangan; Agus Martowardojo, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi; eks Ketua DPR Marzuki Alie, Sekjen DPR, sejumlah anggota dan mantan anggota DPR.

Selain kasus korupsi e-KTP, KPK juga telah menetapka Markus sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan kasus e-KTP.

Pelimpahan berkas terkait perintangan penyidikan pun telah tuntas dan JPU juga menyiapkan surat dakwaan.

“Jadi kedua surat dakwaan akan dibacakan di persidangan,” tutup Yuyuk

Diketahui, KPK menetapkan politisi Partai Golkar, Markus Nari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Juli 2017 lalu. Markus diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengadaan paket e-KTP yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun.

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Berita Utama28 Oktober 2021 01:33
Wali Kota Danny Jadi Tim Penguji di Munas IAI
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) ...
Berita Utama28 Oktober 2021 00:09
Kebakaran di Allu Tarowang Jeneponto, Bocah 8 Tahun Tewas Terbakar
SULSELSATU.com, Jeneponto – Kebakaran rumah kembali terjadi di Jeneponto. Kali ini rumah panggung milik Satturia dg Sangka (55) di Dusun Likusar...
Video27 Oktober 2021 23:20
VIDEO: Nekat, Maling Ini Ketahuan Saat Bobol Mesin ATM di Markas TNI
SULSELSATU.com – Seorang pria kedapatan saat membobol mesin ATM di markas TNI viral di media sosial. Dalam video terlihat pria itu berada di dal...
Sponsored by MGID
Berita Utama27 Oktober 2021 20:46
Bupati Iksan Sebut, Puskesmas di Jeneponto “Cantik” Karena Aliyah Mustika
SULSELSATU.com, Jeneponto – Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar memberi apresiasi kepada anggota DPR RI, Aliyah Mustika atas kontribusi dan perhati...