SULSELSATU.com, JAKARTA – KemenPAN-RB tengah meracik aturan baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan itu berupa sistem kerja PNS di kementerian dan lembaga agar bisa bekerja di rumah.
Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan saat ini pihaknya sedang mendesain sistem kerja PNS di kementerian dan lembaga agar bisa meniru gaya perusahaan rintisan atau startup.
Karena hal itu, Wangsa mengungkapkan bahwa ke depan PNS akan memiliki fleksibilitas kerja. Hal tersebut merupakan salah satu indikator birokrasi yang ditetapkan pihaknya.
Baca Juga : PPPK Tuntas Oktober 2025, Pemerintah Tutup Afirmasi Non-ASN Tahun Ini
“Nanti akan bisa kerja dari rumah, tinggal ngatur aturannya kayak bagaimana,” katanya dalam Forum Merdeka Barat di Auditorium KemenPAN-RB, Jakarta dikutip Detik, Kamis (8/8/2019).
Wangsa memaparkan, berdasarkan data Global Talent Competitiveness Index di tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 77 dari 119 negara. Skor terkecil yang didapat yakni pada poin global knowledge skills, terutama penguasaan IT
Oleh karenanya sejak 2014, rekrutmen CPNS dilakukan dengan sistem IT. Selain untuk efisiensi, rekrutmen dengan cara baru itu bertujuan agar CPNS yang direkrut memahami IT. Diharapkan hal tersebut diterapkan dalam pekerjaan.
Baca Juga : Pemkot Tetapkan Jam Kerja ASN Selama Ramadan, Begini Aturannya
“Sejak 2014-2018, jumlah rekrutmen CPNS mencapai 317.979 orang. Sejak pendaftaran mereka harus menggunakan sistem computerize. Diharapkan di 2024, PNS kita memiliki basis IT yang cukup kuat karena jumlahnya akan 50 persen dari total PNS, dengan asumsi per tahun rekrutmen 200 ribu formasi,” papar Setiawan.
Ketika memiliki pemahaman mengenai pemanfaatan IT, pihaknya pun yakin akan terjadi percepatan, efisiensi, dan akurasi pelayanan, serta berdampak sosial. Oleh karenanya untuk posisi tertentu akan diberikan fleksibilitas kerja.
“Kami yakin mereka (PNS yang menguasai IT) adalah tulang punggung kita ke depan. Fleksibilitas kerja ini masuk dalam indikator birokrasi,” tegasnya.
Baca Juga : 3 Catatan Penting MenPANRB Patut Jadi Perhatian Kepala Daerah Soal Penyederhanaan Birokrasi
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar