Wacana Menghidupkan GBHN dan Realita Rezim Orde Baru

SULSELSATU.com, JAKARTA – Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) diwacanakan bakal kembali dihidupkan. GBHN diklaim bisa menjadi pedoman pembangunan nasional.

Anggota MPR dari Fraksi PAN Ali Taher menyatakan, GBHN diperlukan untuk mengontrol capaian dan anggaran sehingga pembangunan dapat benar-benar dirasakan rakyat.

Ali menyebut tanpa GBHN, proses pembangunan hanya akan bergantung janji kampanye atau visi misi presiden dan wakil presiden terpilih. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpikiran serupa. Menurutnya, GBHN dibutuhkan agar rencana pembangunan tetap berkesinambungan.

“Jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan jangka panjang, ya perlu GBHN,” kata Tjahjo dikutip dari CNNIndonesia.

GBHN bukan barang baru dalam proses ketatanegaraan Indonesia. GBHN pernah menjadi pedoman pembangunan semasa rezim Orde Baru. 

Pada saat itu, GBHN merupakan acuan utama presiden Soeharto, dalam mewujudkan cita-cita negara. GBHN yang memuat haluan penyelenggaraan negara ini dirancang dan disahkan MPR yang saat itu masih menjadi lembaga tertinggi negara.

Di dalamnya juga tercantum visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah NKRI.

Semua gambaran ideal soal GBHN versi politikus itu disebut ahli hukum tata negara Refly Harun tak lebih sebagai jebakan romantisme.

Mereka yang setuju ditengarai menganggap GBHN dapat menjadi pedoman untuk pembangunan yang stabil dan berkelanjutan seperti masa Orde Baru. 

Refly menyebut pembangunan masa Orde Baru hanya pencapaian yang seolah-olah stabil dengan sistem keberlanjutan. 

Sustainability dulu terjaga karena presidennya enggak ganti-ganti. Kekuasaan pemerintahan otoriter,” ujar Refly 

Dia tak menampik perencanaan dan pencapaian pembangunan Orde Baru. Namun, pencapaian itu pun berujung kebangkrutan karena praktik korupsi merajalela.

Menghidupkan kembali GBHN juga disebutnya bermasalah secara ketatanegaraan. Indonesia setelah reformasi memiliki sistem ketatanegaraan yang sangat berbeda dengan Indonesia era Soeharto.

Di masa Orde Baru MPR berstatus lembaga tertinggi. Menghidupkan kembali GBHN berpotensi mengembalikan derajat MPR. Padahal, kata Refly, saat ini kekuasaan tertinggi berdasarkan konstitusi.

“Jadi MPR bukan lagi kewenangan tertinggi, sistem kita check and balances. Bercabang-cabang di berbagai lembaga negara, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, semua sejajar,” ujar Refly.

Kekhawatiran MPR kembali jadi lembaga tertinggi memang cukup beralasan. Setidaknya hal itu sudah disuarakan oleh PDIP dalam rekomendasi Kongres V di Bali, pekan lalu.

Kongres V PDIP tersebut merekomendasikan agar MPR kembali diberikan kewenangan menetapkan GBHN.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut presiden harus tetap dipilih rakyat sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Namun, kata Hasto, diperlukan garis besar yang ditetapkan MPR sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia.

Refly menambahkan penyusunan serupa haluan pembangunan nasional selama ini telah diakomodasi melalui Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Berbeda dengan GBHN yang disusun dan disahkan MPR, SPPN disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 

“Kalau memang butuh guidelines apa tidak bisa melalui UU Perencanaan Pembangunan? Kalau pun tidak masuk (ke UU itu) bisa saja dalam UU tentang garis besar bernegara,” katanya. 

Selain itu, lanjut Refly, harus dipikirkan kembali mekanisme penegakan hukum jika GBHN kembali dihidupkan. Belum lagi jika GBHN bertentangan dengan UUD 1945. 

Refly menuturkan selama ini Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga konstitusi tertinggi hanya berwenang menguji UU bukan UUD. 

“Bagaimana mekanisme hukumnya kalau ada pelanggaran. Siapa yang memberi sanksi karena sanksi bisa administrasi, politik, pidana. Kalau bertentangan dengan UUD juga, selama ini kan MK hanya menguji UU,” ucap dia.

Editor: Hendra Wijaya

...

POPULER

Sulselsatuvideo

VIDEO: Progres Pembangunan Jalan Tol Layang Makassar

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Pembangunan jalan tol layang Makassar hingga akhir September telah mencapai 36 persen. Tol layang Makassar ini ditargetkan rampung Juli 2020. Video Editor: Andi Hermanto Editor:...
Sulselsatu

Pemberhentian Sementara Dirut Bank Sulselbar Dinilai Mengada-ada

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Direktur Utama Bank Sulselbar A. Muhammad Rahmat diberhentikan sementara per tanggal 4 Oktober 2019 berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris PT. Bank...
Sulselsatu

Penolakan Pembangunan Masjid di Parepare Diduga Direkayasa

SULSELSATU.com, PAREPARE - Segala upaya dilakukan oknum warga untuk menggagalkan pembangunan masjid yang rencananya dibangun di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Salah satu...
Sulselsatu

Alasan Malas, Koordinator PKH Jeneponto Tolak Bantu Warga Urus Rastra

SULSELSATU.com, JENEPONTO - Beredar screenshoot obrolan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Jeneponto, Sandra Dewi dengan warga Desa Bonto Ujung, Nurlela di salah satu grup...
Sulselsatu

Kadir Halid Bakal Diperiksa Penyidik Polrestabes Makassar, Ini Masalahnya

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Mantan Ketua Panitia Hak Angket DPRD Sulsel Kadir Halid akan diperiksa penyidik Polrestabes Makassar sebagai saksi besok, Jumat (11/10/2019). Kadir bersaksi atas...
Sulselsatu

Catat! Berikut Menu Diet Seminggu yang Ampuh

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Baik Diet OCD maupun Diet Mayo, Bagi Sahabat Sehat yang sedang berniat untuk diet, tak ada salahnya untuk mengadopsi gaya hidup...
Sulselsatuvideo

VIDEO: Dua Mahasiswa UIN Raden Intan Tewas Tenggelam di Embung Saat Rayakan Ultah

SULSELSATU.com - Dua mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tewas tenggelam di embung Kampus, Senin (7/10/2019). Keduanya wafat saat sedang merayakan ulang tahun...
Sulselsatu

GALERI FOTO: Chocolicious Indonesia De’Jalkots Akan Hadir di Boulevard

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Manager Chocolicious Indonesia, Firdayanti Subhan dan Manager De'Jalkots, Abdul Rahman memberikan keterangan saat jumpa pers terkait grand launching outletnya, di Jalan...

Baca Juga

Sulselsatu

Ketua PAN Makassar Nilai Anto Layak Jadi Wali Kota Makassar

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Bakal calon Wali Kota Makassar Irianto A Baso Ence mendatangi Kantor DPD PAN Makassar mengambil formulir pendaftaran di Pilwali 2020. Salah satu...
Sulselsatu

Pedagang Kaos Kaki Hantam Kepala Prajurit TNI Pakai Besi

SULSELSATU.com, MEDAN - Seorang anggota TNI di Medan dari kesatuan Batalyon Zipur menjadi korban penganiayaan saat berbelanja di pasar untuk keperluan pernikahannya . Melansir Detik,...
Sulselsatu

Pastikan Pejabatnya Bebas Narkoba, Wabup Selayar Pimpin Tes Urine Mendadak

SULSELSATU.com, SELAYAR - Wakil Bupati Kepulauan Selayar Zainuddin, membuka secara resmi evaluasi peningkatan kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kegiatan deteksi dini...
Sulselsatu

Ini Lima Finalis Duta Pangan Luwu Utara 2019

SULSELSATU.com, LUTRA - ASebanyak 16 peserta mengikuti ajang Pemilihan Duta Pangan Luwu Utara 2019. 16 peserta ini kemudian mengerucut menjadi lima besar setelah melewati...

Terbaru

Dua Hektare Kebun Milik Warga Bulupoddo Sinjai Terbakar

SULSELSATU.com, SINJAI - Telah terjadi kebakaran kebun atau lahan milik warga di Dusun Satengah, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Minggu (20/10/2019) malam. "Personil langsung bergerak...

Lima Pimpinan DPRD Sulsel Resmi Menjabat

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Lima orang pimpinan DPRD Sulsel periode 2019-2024 resmi menjabat setelah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, di Ruang Paripurna, Senin...

Kepulauan Selayar Juara II Pekan Raya VI Sulsel

SULSELSATU.com, SELAYAR - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juara II pada pameran pekan raya ke-6 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Celebes Convention Center...

Dandim 1425 Beri Wawasan Kebangsaan kepada Palajar SMA 2 Tamalatea

SULSELSATU.com, JENEPONTO - Dandim 1425 Jeneponto, Letkol Inf Irfan Amir kali ini memberikan materi wawasan kebangsaan kepada para pelajar di SMA negeri 2 Tamalatea,...
Sulselsatuvideo

VIDEO:Menangkan Gugatan, Warga Pamukkulu Sujud Syukur di Depan PN Takalar

SULSELSATU.com, TAKALAR - Setelah hampir dua bulan berjuang, warga Dusun Pamukkulu, Desa Kalekomara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, akhirnya bernapas lega. Tuntutan warga agar harga ganti rugi...