SULSELSATU.com, PAREPARE – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Rudi Najamuddin, menyoroti Pemerintah Daerah terkait kegiatan Pendidikan Pelatihan Pimpinan (Diklatpim) golongan III yang dinilai cacat administrasi, azas dan anggaran.
Menurut Legislator PPP ini, berapa peserta yang mengikuti Latpim III saat ini masih menduduki jabatan eselon IV. Sedangkan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III di lingkup Parepare belum mengikuti pelatihan pimpinan untuk jabatan karir, sesuai regulasi yang ada.
“Tentu hal ini banyak eselon III yang dirugikan, apalagi ASN yang telah lama menduduki jabatan ini dan menunggu jabatan karirnya,” ujarnya saat dihubungi via telepon, Ahad (22/9/2019).
Baca Juga : Hadiri RDP di DPRD Makassar, Taufan Pawe Minta RSIA Paramount Ditutup Permanen Usai Cucunya Meninggal
Selain itu, lanjut Pa’le, sapaan akrabnya, Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, selaku pembina kepegawaian dinilai tidak melek. Diduga ada nama yang diusulkan anggarannya untuk mengikuti Latpim III, namun secara sepihak digantikan.
“Ini artinya tidak taat anggaran. Masa lain nama yang dianggarkan, lain yang diikutkan. Kalau seperti ini pemerintahan semakin kacau dan parah,” kata Pa’le kecewa.
Dikonfirmasi hal itu, Sekretaris BKPSDM Kota Parepare, Adriani mengaku, bukan persoalan mengikutkan eselon IV dalam seleksi Diklatpim III.
Baca Juga : Kuasa Hukum Minta Polda Sulsel Turun Tangan Usut Kasus Bayi Meninggal di RS Paramount
“Ideal memang seperti itu. Apalagi saat ini pola Diklatpim berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana peserta yang ikut berdasarkan rekomendasi dari atasan langsung, yaitu Kepala SKPD,” bebernya.
Penulis: Andi Fardi
Editor: Kink Kusuma Rein
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar