SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sulawesi Selatan, Ilham A. Gazaling, menjadi narasumber pada Pelatihan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Bagi Anggota Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa), Kamis (10/10/2019).
Ilham menyebutkan, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di tahun 2015, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya berada di angkat 48,87 %, jauh dibawah partisipasi angkatan kerja laki-laki yang mencapai 82,71 %.
Ilham A. Gazaling menjelaskan salah satu permasalahan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia adalah masih adanya kesenjangan gender untuk berpartisipasi dalam pembangunan, utamanya di bidang politik dan ekonomi. Selain itu, masalah lain yang juga dihadapi yaitu seperti tindakan kekerasan dan diskriminasi serta pemenuhan hak anak yang belum optimal.
Baca Juga : Kadis PPPA Sulsel: SDGs Bisa Jadi ‘Alat Tagih’ Bagi Kaum Perempuan
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di tahun 2015, Ilham menyebutkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya berada di angkat 48,87 %, jauh dibawah partisipasi angkatan kerja laki-laki yang mencapai 82,71 %.
“Dari segi pendapatan, berdasarkan data ILO di tahun yang sama, rata-rata gaji yang diterima perempuan 23 persen lebih rendah dari pekerja laki-laki,” terangnya.
Dalam hal tindak kekerasan, Ilham memaparkan bahwa perempuan dan anak juga menjadi kelompok yang sangat rentan. Berdasar kajian UNICEF di tahun 2017, perempuan dan anak memiliki resiko 4 kali lebih tinggi menjadi korban perdagangan orang.
Sehingga menurut Ilham, strategi yang tepat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. “Ada tiga langkah pokok yang mesti dilakukan, yaitu pemihakan, penyiapan dan perlindungan,” katanya.
Ilham menjelaskan, pemihakan disini dimaksudkan melihat kelompok perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang harus dipihaki. Sementara penyiapan dimaksudkan untuk menuntut kemampuan perempuan untuk mengakses, berpartisipasi serta mengontrol proses pembangunan.
“Dalam perlindungan, harus dipastikan bahwa perempuan dan anak harus terpenuhi haknya dan dilindungi dari kekerasan, perdagangan dan ketimpangan,” ujarnya.
Selain itu, Ilham juga berharap, agar masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Seperti memberikan informasi, memberi masukan dalam perumusan kebijakan, ikut aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi. Mengingat jika seluruh komponen sudah berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Ilham meyakini cita-cita untuk menciptakan kesadaran, waspada dan responsif gender di masyarakat dapat diwujudkan.
“Termasuk melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan adanya pelanggaran hak anak dan ketidakadilan gender di lingkungannya,” kata Ilham.
Penulis: Miya Ramdani
Editor: Kink Kusuma Rein
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar