Logo Sulselsatu

SYL Ingin Ubah Penyuluh Pertanian Jadi Kopasus Pertanian, Apa Maksudnya?

Asrul
Asrul

Senin, 28 Oktober 2019 13:46

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. (IST)
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. (IST)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo berencana mengubah nama dan peran penyuluh pertanian menjadi Kopasus Pertanian. Hal itu disampaikan SYL saat bersilaturahmi dengan jajaran Pemkab Gowa dan masyarakat di Balla Kayua, Jalan Tumanurung, Minggu (27/10/2019).

Menurut dia, peran balai penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan harus difungsikan lebih baik dari sebelumnya. Olehnya, dalam masa 100 hari kerjanya ia akan meningkatkan peran penyuluh melalui kehadiran balai penyuluh.

“Saya akan mengganti Balai Penyuluh Pertanian menjadi Komando Startegis Pertanian dan semua penyuluh juga harus diubah namanya menjadi Kopasus Pertanian agar lebih memiliki semangat baru dalam bekerja,” katanya.

Baca Juga : Mentan RI Andi Amran Sulaiman Serahkan Bantuan Total Rp65,4 Miliar ke Pemkab Gowa

Dengan didorongnya peran penyuluh di sektor terbawah maka pastinya akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas produksi pertanian. Utamanya kualitas beras yang akan dikonsumsi masyarakat.

“Ini bukan pekerjaan ringan, makanya penyuluhnya harus didorong dan diberikan target. Penyuluh itu otaknya petani di bawah, manajemen hatinya para petani, mereka selalu siap dan setiap mendampingi para petani. Bukan menjadi penyuluh yang tidak ada artinya bagi petani,” kata mantan Gubernur Sulsel ini.

Menurutnya, peningkatan hasil produksi pertanian utamanya beras perlu didorong. Sebab, secara nasional dalam 1 bulan masyarakat Indonesia yang jumlahnya sekitar 267 juta jiwa membutuhkan beras 8 juta ton atau dalam 1 tahun sebanyak 96 juta ton.

Baca Juga : Mentan RI Serahkan Berbagai Bantuan Alat Pertanian Saat Kunker di Kabupaten Gowa

Tetapi begitu kekeringan hingga cuaca seperti ini, maka persediaannya harus ditingkatkan karena jika tidak maka dipastikan besok akan dilakukan impor.

Menurut Syahrul, impor memang tidak haram. Akan tetapi, impor menjadi pilihan jika tidak ada daya lain yang bisa dilakukan oleh negara. Sehingga, jika kebutuhan beras masyarakat ingin aman maka harus disiapkan lima kali lipat dari ketersediaan yang ada saat ini.

“Kita harus bisa meningkatkan lebih banyak dari yang ada saat ini. Jika dulunya saya pernah menjamin 3 ribu perut orang, kemudian naik 9 juta perut orang, maka sekarang ini saya harus menjamin 267 juta perut orang agar tidak kelaparan,” tuturnya.

Baca Juga : Eks Mentan SYL Divonis 10 Tahun Bui

Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Olahraga02 November 2026 19:04
Fazzio Youth Festival 2026 Berakhir, Ini Daftar Pemenangnya
Sejumlah sekolah di Makassar berhasil meraih gelar juara dalam Fazzio Youth Festival (FYF) 2026 yang digelar PT Suracojaya Abadimotor (SJAM) di GOR Un...
Makassar02 November 2026 16:52
Aset Keuangan Syariah Tembus Rp3.300 Triliun, OJK Siapkan Strategi Penguatan
Industri keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan perkembangan di tengah ketidakpastian ekonomi global....
Ekonomi02 November 2026 16:25
PLN Bantu 25 Perempuan Pesisir Paotere Kembangkan Usaha Kerajinan Sisik Ikan
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi (UIP Sulawesi) membantu meningkatkan kapasitas usaha Kelompok Perempuan Pesisir Paotere melalui progr...
Bisnis02 November 2026 16:18
Pendapatan Telkom Tembus Rp113,5 Triliun hingga Kuartal III 2026
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp113,5 triliun hingga kuartal III 2026....