SULSELSATU.com, MAKASSAR – 11 anggota Komisi C DPRD Kota Makassar melakukan sidak di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Mereka mempertanyakan lambannya proses tender proyek pembangunan.
“Kami diterima oleh sekertaris dan kepala bidang beserta UPTD, mereka menyampaikan bahwa keterlambatan itu diakbitkan karena perubahan sistem dalam hal tender, dan itu memang standar skala nasional,” kata Abdi kepada wartawan di Media Center DPRD Kota Makassar, Rabu (30/10/2019).
Abdi mengatakan, bukan hanya sistem tender yang berubah, pihak PU juga mengatakan jika Permen PU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Tender untuk Bidang Fisik juga berubah.
Baca Juga : Antisipasi Jalan Ambruk, Satgas PU Makassar Lakukan Pembenahan
Sebagai Komisi yang menjadi mitra kerja Dinas PU, Abdi mengatakan bahwa akan lebih teknis mengawasi jalannya pembangunan di Kota Makassar.
“Jadi kita akan menggunakan tenaga ahli di masing-masing bidang, misalnya pengerjaan aspal, kita akan lebih teknis mengawasi ini, berapa campuran aspalnya, berapa pasirnya dan lainnya harus detail,” kata anggota Fraksi Demokrat tersebut.
Dalam tiga bulan ini kata Abdi, realisasi serapan anggaran Dinas PU baru mencapai 34 persen, sementara realisasi pengerjaan fisik 56 persen.
Baca Juga : Kadis PU Kota Makassar Intruksikan Jajarannya Ikuti Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan
“Seharusnya sudah mencapai masing-masing 75 persen dalam tiga bulan,” imbuhnya.
Penulis: Asyrullah
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar