SULSELSATU.com, JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakana, kenaikan iuran BPJS Kesehatan saat ini lebih rendah dari yang seharusnya. Sejatinya, BPJS berkeinginan agar iuran naik tiga sampai empat kali lipat.
Akibat kebijakan itu, pemerintah menanggung sebagian iuran peserta mandiri.
“Presiden tidak menaikkan iuran PBPU sebagaimana yang seharusnya,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam konferensi pers, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Jumat (1/11/2019).
Baca Juga : BRI dan BPJS Kesehatan Sinergi untuk Tingkatkan Infrastruktur Kesehatan Nasional
Fahmi menjelaskan rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang seharusnya.
Untuk Kelas I, iuran yang saat ini sebesar Rp80 ribu seharusnya naik menjadi Rp274 ribu per peserta per bulan. Namun, pemerintah memutuskan kenaikannya menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan.
Selanjutnya, iuran peserta Kelas II yang saat ini sebesar Rp51 ribu per peserta per bulan seharusnya naik menjadi Rp190 ribu. Kendati demikian, kenaikan diputuskan hanya Rp110 ribu per peserta per bulan. Terakhir, iuran Kelas III seharusnya meningkat menjadi Rp131 ribu tetapi diputuskan Rp42 ribu per bulan. Saat ini, besaran iuran kelas III adalah Rp25.500 per peserta per bulan.
Baca Juga : Pemkot Makassar Bekerja Sama BPJS Kesehatan Beri Jaminan Bagi Seluruh Pegawai
Artinya, sambung Fachmi, tidak seluruhnya kenaikan ditanggung oleh peserta BPJS Kesehatan tetapu masih ada subsidi pemerintah.
Dia mengungkapkan, tahun depan, angka pemanfaatan bagi peserta mandiri ditutup dengan subsidi pemerintah melalui skema PBPU yang dibayarkan lebih.
“Pemerintah masih hadir untuk peserta bukan penerima upah,” tegasnya.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Siap Bersinergi Bersama BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Layanan
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Dalam beleid tersebut, kenaikan iuran peserta mandiri berlaku mulai 1 Januari 2020.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar