SULSELSATU.com, JAKARTA – Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) menolak rencana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang ingin mengelompokan ormas di Indonesia. Ketua PBNU Eman Suryaman menilai penglompokan itu merupakan hal yang tak perlu.
“Enggak perlu (pengelompokan ormas) lah. Dari pemerintah, kan, ada pembinaan ormas, itu bisa melalui pendidikan di kampus, masyarakat, sekolah, majelis taklim, termasuk seluruh agama,” ujar Eman, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (27/11/2019).
Lagi pula, sejumlah kriteria telah hadir untuk ormas-ormas yang didirikan. Hal itu, lanjut Eman, membuat pengelompokan ormas sebagaimana yang disampaikan Tito tak perlu dilakukan.
Baca Juga : PBNU Wacanakan Batas Maksimal 10 Tahun untuk Jabatan Ketua Umum dan Pengurus Wilayah
Eman tak menampik bahwa ormas sebaiknya bekerja sama dengan pemerintah. Namun, menurutnya, pengelompokan itu tak lantas membedakan ormas yang kerap mengkritik pemerintah.
Eman mengatakan, keberadaan ormas yang mengkritik pemerintah tetap diperlukan untuk memberikan masukan terhadap pemerintah dalam membuat kebijakan.
“Ormas memang sebaiknya kerja sama dengan pemerintah. Tapi bisa juga kritik pemerintah agar ada dinamisasi, sumbangan pemikiran pemerintah,” kata Eman.
Baca Juga : Pelantikan Kepala Daerah Tanpa Sengketa di MK Digelar 6 Februari 2025
Tito sebelumnya mengatakan akan membagi ormas ke dalam tiga kelompok. Dua di antaranya adalah ormas yang bisa membantu program pemerintah dan juga memberikan kritik yang membangun kepada negara.
Selain dua tipe ormas itu, ucap Tito, ada kelompok ormas yang berdampak negatif untuk negara. Misalnya ormas-ormas yang berusaha mengganti nilai-nilai Pancasila dengan paham mereka.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar