SULSELSATU.com, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) mengusulkan agar presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Hal itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet usai bertemu dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Bamsoet menjelaskan bahwa usulan PBNU untuk memilih presiden melalui mekanisme MPR itu berdasarkan hasil Musyawarah Alim Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat 2012 silam.
Baca Juga : Konflik PBNU Menuju Islah, Idrus Marham: Kembalikan NU ke Rumah Besar Umat
“Kami juga hari ini mendapat masukan dari PBNU berdasarkan hasil Munas PBNU sendiri di tahun 2012 di Cirebon yang intinya adalah PBNU merasa pemilihan presiden dan wapres lebih bermanfaat, bukan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang (dipilih rakyat) langsung,” kata Bamsoet, seperti dikutip dari CNNIndonesia.
Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan PBNU melihat pemilihan presiden melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat banyak mudarat ketimbang manfaatnya.
Tak hanya itu, Bamsoet mengatakan PBNU mengusulkan untuk menghidupkan kembali utusan golongan di MPR ke depannya.
Baca Juga : PBNU Wacanakan Batas Maksimal 10 Tahun untuk Jabatan Ketua Umum dan Pengurus Wilayah
Diketahui, utusan golongan pernah mengisi kursi di MPR sebelum amandemen 1945. Utusan itu merupakan anggota MPR yang berasal berbagai profesi.
Bamsoet mengatakan utusan golongan itu perlu dihidupkan kembali untuk mengakomodasi aspirasi dari kelompok minoritas yang ada di Indonesia.
“Karena keterwakilan yang ada di parlemen baik DPD, DPR belum yang mewakili aspirasi kelompok minoritas sehingga perlu dipikirkan kembali adanya keputusan golongan,” kata Bamsoet.
Baca Juga : Zakat, Infak, dan Sedekah Diusulkan Jadi Solusi Peningkatan Gizi Siswa di Indonesia
Di tempat yang sama Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan ide presiden kembali dipilih oleh MPR itu berawal dari para kiai-kiai senior NU dalam Munas Alim Ulama Cirebon tahun 2012 lalu.
Ia menyatakan para kiai-kiai senior NU menilai pemilihan presiden secara langsung menimbulkan ongkos politik dan ongkos sosial yang tinggi.
“Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan. Ya untung tidak ada apa-apa. Tapi apakah lima tahun harus kaya gitu? Itu suara-suara para kiai pesantren yang semua demi bangsa demi persatuan. Tidak ada kepentingan politik praksis, tidak,” kata Said.
Baca Juga : VIDEO: Pertemuan 5 Nahdliyin dengan Presiden Israel, Jokowi: Tanyakan ke PBNU
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar