JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) mengklaim telah menghapus 1.000 lebih situs streaming video ilegal.
Menteri Kominfo Johnny G Plate mengatakan, pemblokiran situs streaming ilegal harus dilakukan karena merugikan berbagai pihak dan berdampak buruk pada kegiatan bisnis dengan negara lain.
“Saya mendapat laporan ada lebih dari 1.000 situs yang terpaksa harus di-takedown karena digunakan secara salah,” kata Johnny di kediamannya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (25/12/2019).
Baca Juga : Pemkot Makassar dan Kementerian Kominfo Kolaborasi Gelar Literasi Digital di Lorong Wisata
Johnny mengatakan, negara pun harus menghormati intelektual bangsa Indonesia sendiri dan bangsa lain. Dengan menyiarkan dan menonton film bajakan, hal tersebut akan mematikan kreativitas anak bangsa.
“Menggunakan film bajakan akan memberikan efek buruk pada negeri. Ketika mengajak investasi menanamkan investasi di Indonesia, kita harus jaga itu dengan kecerdasan yang tinggi. Menghormati hak intelektual itu,” lanjut Johnny.
Johnny berharap, para pemilik atau operator situs sejenis untuk memiliki kesadaran agar menghentikan praktiknya. Kominfo tidak akan ragu untuk bertindak tegas kepada pemilik situs streaming video ilegal.
Baca Juga : Nama dan Logo Masuk di Situs Porno, Kominfo Laporkan Pornhub
“Apabila masih terus berlanjut, akan ada tindakan hukum,” jelas Johnny.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan, bahwa seluruh situs streaming ilegal tersebut diblokir berdasarkan aduan dari Satgas Pembajakan Film Ditjen HAKi dan sebagian dari mesin AIS.
“Sebanyak 1.130 situs sudah diblokir terkait situs streaming ilegal,” ungkap Ferdinandus.
Selain melakukan pemblokiran, Menteri Kominfo juga mengatakan bahwa publik bisa saja membuat aplikasi atau portal streaming film. Dengan syarat, harus menghadirkan konten yang legal.
“Kalau ingin memiliki situs atau portal aplikasi film tentu boleh, silahkan ajukan izinnya. Kami akan bantu memfasilitasi. Tapi jangan aplikasi ilegal apalagi mengedarkan film ilegal dan bajakan,” pungkas Johnny.
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar