SULSELSATU.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut subsidi gas elpiji 3 kilogram (kg). Menurutnya, kebijakan tersebut belum ia putuskan.
Kementerian ESDM juga belum memberikan laporan terkait rencana perubahan mekanisme tersebut.
“Itu belum sampai ke saya. Itu juga harus lewat rapat terbatas,” katanya kepada wartawan di Istana Merdeka, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Jumat (17/1/2020).
Baca Juga : Isu Ijazah Palsu Jokowi, Kuasa Hukum: Serangan Politis, Bukan Cari Kebenaran
Kementerian ESDM berencana mengubah mekanisme penyaluran subsidi elpiji melon atau LPG 3 kg mulai semester II 2020 ini.
Dengan perubahan tersebut nantinya subsidi yang selama ini disalurkan dalam bentuk harga LPG murah akan diubah menjadi langsung diberikan ke masyarakat miskin.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, dilansir Antara, Rabu (15/1) mengatakan dengan kebijakan ini, nantinya harga LPG 3 kg akan naik karena disesuaikan dengan harga pasar seperti elpiji 12 kg.
Baca Juga : Warisan Utang Era Jokowi Dinilai Jadi Biang Efisiensi Anggaran
“Elpiji 12 kg, tinggal dibagi 3 atau 4 saja. Nanti kita lihat,” imbuh Djoko.
Ia mengungkapkan ada beberapa skema yang saat ini sedang digodok pemerintah untuk mengubah mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 kg tersebut. Salah satunya menggunakan kartu atau barcode yang terhubung dengan perbankan.
“Uji coba di beberapa tempat pakai kartu, Pertamina pakai QR Code. Nanti yang beli LPG 3 kg langsung terekam. Misal, beli 3 tabung gas melon Rp100 ribu, nanti langsung transfer ke QR ini. Data sudah ada, kebijakan seperti apa belum diputuskan,” jelas Djoko.
Baca Juga : Jokowi Sebut Tak Ada yang Berani Kritik Prabowo, Ini Alasannya
Ia melanjutkan penyaluran subsidi tepat sasaran akan menghemat anggaran subsidi LPG hingga 15 persen. “Kalau pertengahan tahun bisa hemat 10-15 persen pada tahap awal,” katanya.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar