SULSELSATU.com, PAREPARE – Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe menilai pokok-pokok pikiran DPRD Parepare sejalan dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare yang terserap dalam RPJMD 2018-2023.
Empat poin penekanan dalam pokok-pokok pikiran DPRD yakni terkait pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial (Bansos), menurut Taufan Pawe, substansi sejalan dengan visi misi mewujudkan Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, mandiri, dan berkarakter.
“Simpel, sarat makna pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran itu adalah keilmuan, seperti empat dimensi yang diungkap Ketua DPRD,” kata Taufan.
Baca Juga : Tiba di Parepare, Pj Gubernur Sulsel Tebar Benih Udang Vaname dan Tanam Pisang Cavendish
Keterbukaan, apa yang akan dilakukan Pemda, apa yang akan diprogramkan dalam tata kelola pemerintahan yang komprehensif pada 2021.
“Dan mengurucut pada rumusan akhir di Musrenbang Kota. Jadi saya minta Musrenbang Kota nanti di Auditorium BJ Habibie,” pinta Taufan sambil menekankan jajarannya untuk memperkuat koordinasi dan informasi.
Ketua DPRD Parepare, Andi Nurhatina Tipu mengemukakan, pokok-pokok pikiran DPRD itu merupakan hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat.
Baca Juga : VIDEO: Capres Anies Baswedan Bakal Hadiri Kampanye di Parepare
“Ada empat hal menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial, telah diberikan kepada Bappeda untuk penyusunan RKPD,” ungkap Nurhatina.
Menjadi catatan penting dalam pokok-pokok pikiran DPRD itu, kata Nurhatina, adalah keluhan masyarakat terkait basis data terpadu (BDT).
“Ada yang seharusnya masuk karena kategori tidak mampu, tapi tidak masuk. Namun ada seharusnya tidak masuk karena pendapatannya sudah meningkat, justru masih masuk dalam BDT. Karena itu kami minta SKPD terkait lakukan validasi ulang data BDT,” imbuh Nurhatina.
Baca Juga : VIDEO: Pohon Tumbang hingga Kabel Listrik Putus saat Hujan Deras di Parepare
Kepala Bappeda Parepare Samsuddin Taha dalam laporannya mengatakan, konsultasi publik ini diselenggarakan oleh Pemkot Parepare melalui Bappeda yang pesertanya terdiri dari staf ahli, asisten, kepala SKPD, Kabag Setdako, para camat, lurah, Ketua LPMK, serta Kasubag Program SKPD se-Parepare
“Konsultasi Publik ini dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan masukan dan saran terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Parepare Tahun 2021 melalui pendekatan partisipatif. Adapun tujuan pelaksanaannya adalah untuk menyempurnakan Rancangan Awal RKPD Kota Parepare Tahun 2021 berdasarkan saran dan masukan yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik,” papar Samsuddin Taha.
Tema RKPD yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang
inklusif melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM dan layanan publik.
Baca Juga : Oknum Guru di Parepare Diduga Terbitkan Buku Bukan Karya Orisinil
Penulis: Andi Fardi
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar