SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemprov Sulsel akan menggandeng PT. Glendale Partners untuk mengatasi masalah sampah yang sampai saat ini menjadi keluhan masyarakat, khususnya di Kota Makassar.
Untuk mengatasi masalah sampah tersebut, Direktur PT. Glendale Partners, Michiko Hafid Day menawarkan kerjasama ke Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) untuk membangun industri pengelolaan sampah menjadi solar seperti di daerah Bekasi Jawa Barat.
Dia mengaku pengelolaan sampah tersebut akan diperluas di Sulawesi Selatan, dan lebih awal akan dibangun di Kota Makassar, dengan produksi setiap harinya 1000 ton perharinya.
Baca Juga : Program Mudik Gratis Sulsel 2026 Pelindo Dapat Apresiasi Pemprov Sulsel
Dari produksi 1.000 ton tersebut akan menghasilkan ribuan liter bahan bakar jenis solar. Solar yang produksi tersebut rencananya akan dipasarkan khusus untuk nelayan dan bahkan akan dijual di pertamina setelah diuji kualitas solarnya.
“Kita akan melakukan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan di Makassar. Kami punya rencana 12 kota Se-Indonesia, sudah termasuk Makassar,” ungkap Michiko, di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin, (20/01/2020).
Menanggapi hal tersebut Nurdin Abdullah mengaku, sangat mendukung tawaran dari PT. Glendale Partners untuk membangun industri pengolahan sampah.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
Apalagi, sampah untuk kota Makassar sendiri mencapai 900 ton perharinya, jadi untuk kebutuhan produksi tersebut akan di ambil juga sampah dari Kabupaten Maros dan Gowa.
“Ini sekaligus menjadi solusi. Kita punya 24 kabupaten kota se-Sulsel. Di Makassar sampahnya 900 ton perharinya,” kata Nurdin Abdullah.
Olehnya, itu Nurdin Abdullah sendiri kalau industri tersebut memproduksi dalam jumlah banyak, maka Pemprov akan mendukung dengan pembangunan SPBU khusus dari industri tersebut.
Baca Juga : Dorong Konektivitas Logistik di KTI, Pemprov Sulsel Apresiasi Kontribusi Pelindo
“Kita bikin SPBU khusus untuk pengelolaan sampah, dan itu untuk kebutuhan masyarakat nelayan bahkan umum,” pungkasnya.
Untuk diketahui, turut mendampingi pada pertemuan tersebut, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis PUPR, Kadis Bappeda dan Biro Administrasi Pimpinan.
Penulis: Jahir Majid
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar