SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar mengatensi sistem penggajian RT/RW. Insentif harus berdasarkan Indikator berdasarkan Perwali yang dibuat. Perlu diperkuat dengan sistem pengawasan berjenjang agar pemberian insentif tepat sasaran.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham menyampaikan, program pemberian intensif untuk kinerja RT dan RW se Kota Makassar dikeluhkan oleh pemerintah kecamatan. Sehingga, pihaknya mengusulkan agar gaji RT dan RW yang diberikan harus berdasarkan indikator.
“Supaya ada transparansi, setiap bulan saat diberi insentif harus menyetor laporan berisikan indikator yang disepakati dalam perwali,” ujar Ari.
Baca Juga : Insentif RT/RW Belum Cair, Kasrudi Curigai Ditahan Camat dan Lurah
Menurut Ari, indikator penilaian untuk pemberian insentif pada dasarnya sudah bagus. Hal tersebut menjadi dasar pemberian sehingga yang bekerja optimal akan lebih tinggi insentifnya.
“Kalau dihilangkan juga takutnya nanti RT/RW ini hanya tinggal di rumah dan tidak bekerja,” jelasnya.
Hanya saja yang memang perlu dilakukan, kata Ari adalah memastikan sistem pemberian insentif dapat dilakukan secara transparan. Pasalnya, selama ini ada dugaan pemerintah Kelurahan memberikan gaji berdasarkan suka ato tidak suka.
Baca Juga : DP-Fatma Naikan Insentif RT/RW Dua Kali Lipat, Rudianto Lallo Siap Kawal
“Jadi lurah harus lampirkan hasil kerja RT/RW. Kalau dasar penilaian jelas tentu mereka bisa menerima. Sebenarnya masalahanya di kurang transparan saja,” paparnya.
Di sisi lain, lanjut legislatir NasDem ini, dirinya meminta agar unsur pemerintahan di atas Lurah seperti Camat atau Asisten Bidang Pemerintahan Kota Makassar bisa turut mengawasi. Sebab, dana yang digunakan yakni APBD.
“Kalau pengawasan berjenjang maka banyak yang bertanggung jawab. Pasti semua bekerja dengan transparan sebab merasa diawasi,” ucapnya.
Baca Juga : Danny Janji Naikkan Insentif RT/RW Dua Kali Lipat Jika Terpilih
Editor: ANDI
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar