JAKARTA – Rencana pemulangan 660 WNI eks ISIS dari Suriah ke Indonesia masih dalam proses pertimbangan. Presiden Jokowi sendiri belum memutuskan sikap.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan, ada dilema soal rencana ini.
“Kita sedang mencari formula, bagaimana aspek hukum serta aspek konstitusi dari masalah teroris pelintas batas ini terpenuhi semuanya. Kalau ditanya ke Menko Polhukam itu jawabannya,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2/2020) seperti dilansir CNNIndonesia.
Baca Juga : Sulsel Termasuk Daerah Rawan Pelanggaran Pemilu, Menkopolhukam: Antisipasi Kecurangan Lebih Awal
Pemerintah, kata Mahfud, mesti mempertimbangkan untung rugi memulangkan ratusan WNI eks ISIS tersebut. Para WNI juga harus menjalani program deradikalisasi sebelum kembali ke masyarakat.
Padahal, menurutnya, program deradikalisasi belum tentu berhasil. Belum lagi ancaman dikucilkan dari masyarakat yang dinilai akan menumbuhkan kembali bibit-bibit terorisme.
“Kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi masalah di sini, bisa jadi virus baru di sini. Karena jelas-jelas dia pergi ke sana untuk menjadi teroris, kalau ke sini kan harus dideradikalisasi dulu,” terangnya.
Baca Juga : Pengamat: Duet Ganjar-Mahfud MD Berpotensi Menagi Pilpres 2024
Sementara jika tidak dipulangkan, kata dia, para WNI eks ISIS itu terancam kehilangan status sebagai warga negara.
Namun secara pribadi, Mahfud mengaku tak setuju dengan rencana pemulangan tersebut. Selain membahayakan negara, paspor para WNI eks ISIS tersebut bisa saja dicabut karena pergi ke Suriah tanpa izin.
“Kalau ditanya ke Mahfud tentu setuju untuk tidak dipulangkan karena bahaya bagi negara dan itu secara hukum paspornya bisa saja dicabut. Kita juga tidak tahu kan mereka punya paspor asli atau tidak,” katanya.
Baca Juga : Pakar Hukum Angkat Suara soal Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu
Mantan Ketua MK itu lantas membandingkan dengan sikap sejumlah negara yang sangat selektif terhadap rencana memulangkan warganya yang pernah terlibat ISIS. Umumnya warga yang prioritas untuk dipulangkan adalah anak yatim.
“Dari banyak negara yang terlibat foreign terorist fighter atau teroris pelintas batas itu belum ada satu pun yang akan dipulangkan. Ada yang selektif, tapi pada umumnya tidak ada yang mau memulangkan teroris ya,” tutur Mahfud.
Di tempat terpisah, Wapres Ma’ruf Amin juga menegaskan rencana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks-Isis masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah.
Baca Juga : Mahfud MD: PSSI Harus Bertanggung Jawab Atas Tragedi Kanjuruhan, Mundur dari Jabatan
Ma’ruf menyatakan pemerintah saat ini masih memikirkan opsi-opsi mekanisme pemulangan dan proses penanganannya saat berada di Indonesia.
Baca Juga : Wakil Walikota Fatmawati Rusdi Hadiri Pengarahan dan Dialog Menko Polhukam RI Mahfud MD
“Karena itu masih dalam pengkajian. Jadi belum ada kesimpulan seperti apa, tentu kalau akan dipulangkan kaya apa, caranya bagaimana, itu masih dibahas,” kata Ma’ruf di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.
Ma’ruf tak ingin bila WNI yang sudah terpapar paham radikalisme itu bisa menularkan paham itu ke masyarakat lain di Indonesia.
Baca Juga : Wakil Walikota Fatmawati Rusdi Hadiri Pengarahan dan Dialog Menko Polhukam RI Mahfud MD
“Karena itu masih dalam pengkajian. Jadi belum ada kesimpulan seperti apa, tentu kalau akan dipulangkan kaya apa, caranya bagaimana, itu masih dibahas,” kata Ma’ruf di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.
Ma’ruf tak ingin bila WNI yang sudah terpapar paham radikalisme itu bisa menularkan paham itu ke masyarakat lain di Indonesia.
Ia lantas mengibaratkan dengan wabah virus corona yang menyebar secara global belakangan ini. Menurutnya, penderita corona saja harus melakukan observasi terlebih dulu untuk memastikan dan mengidentifikasi tak terjangkit virus tersebut.
“Tentu kalau dikembalikan apakah akan melakukan penularan apa tidak. ini saja kita terus…corona saja kan kita dilakukan observasi diisolasi dulu, nah ini juga harus dipikirkan, kalau menular berbahaya juga,” kata Ma’ruf.
Editor: Henda Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar