SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komite Independen Pemantau Pemilu dan Demokrasi (KIP2D) Kota Makassar meminta dan menuntut KPU Makassar agar netral dan tidak berpihak dalam menyelenggarakan Pilwali Makassar.
Tidak hanya itu, Lembaga Pemantau Pemilu ini meninta ke KPU untuk selektif dalam merekrut penyelenggara di tingkat bawah dalam hal ini Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Ketua KIP2D Kota Makassar, Muh Fitrah mengatakan agar KPU setempat melakukan penelitian rekam jejak para PPS dan KPPS bahwa yang bersangkutan benar benar bukan pengurus partai politk. Selain itu mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan calon walikota dan wakil walikota Makassar.
Baca Juga : Unggulkan Timnas Garuda, Ini Prediksi Skor Amri Arsyid Bahrain vs Indonesia
“Apalagi kan saat ini, ada penundaan pelantikan karena wabah virus korona. Sehingga kami minta, agar pihak KPU memanfaatkan momentum ini untuk melihat rekam jejak para calon penyelenggara,” kata Fitrah di Makassar, Ahad (22/3/2020).
Fitrah juga meminta agar PPS dan KPPS kooperatif dalam proses rekrutmennya. Salah satunya dengan memberikan informasi yang transparan dalam biodata saat melakukan proses pendaftaran.
“Kami juga meminta secara tegas kepada KPU agar memastikan bahwa seluruh panitia dalam tingkat PPK sampai TPS tidak berpihak atau netral. Karena itu mencederai proses demokrasi,” ujar Fitrah.
Baca Juga : Janji Pasangan AMAN agar Warga Makassar Tidak Terdampak Krisis Air Tiap Tahun
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar