SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sudah satu pekan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSSB) di Kota Makassar. Namun kebijakan ini dinilai tidak efektif dan terkesan amburadul.
Anggota Komisi A DPRD Makssar Syamsuddin Raga menilai kinerja Pemkot Makassar dalam menerapkan PSBB tidak sesuai dengan harapan.
Sejauh ini, pemkot belum menyikapi seluruhnya dengan seksama apa yang diinginkan masyarakat serta belum mampu menciptakan suasana kondusif
Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot
“Seharusnya pemerintah harus serius serta menjadi keharusan menciptakan suasana kondusif, taat, serta mengindahkan aturan atau instruksi perintah pusat dengan cara mensuplai material berupa sembako secara merata. Atau dibagikanlah masyarakat uang tunai saja,” kata Syamsuddin.
“Pemerintah kayaknya cuma urus dirinya masing-masing. Itupun kalau diliat pengawasan PSBB oleh pemerintah hanya diperketat di perbatasan kota saja,” ucapnya.
Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Makassar Ismail Hajiali mengakui masih banyak pergerakan masyarakat di tengah tengah pemberlakuan PSBB.
Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM
“Kalau dilihat sih pergerakan orang di makassar itu masih cukup besar, tetapi kalau dilihat perbandingannya dengan hari hari normal maka ada penurunan draktis aktivitas atau pergerakan orang di makassar,” kata Ismail.
Berdasarkan pantauan penulis, dari sepanjang perbatasan di wilayah selatan Kota Makassar, tidak ada penjagaan yang efektif.
Penulis mencoba menayusuri perbatasan kota, mulai dari perbatasan Makassar-Gowa, hingga ke Kabupaten Takalar. Bahkan, penjagaan hanya sibuk di dalam posko.
Baca Juga : DPRD Makassar Ungkap Perumahan Milik GMTD Berisi 2 Ribu Hunian Tanpa Rumah Ibadah
Penulis: Resti Setiawati
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar