SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sejumlah provinsi di Indonesia akan kadatangan pekerja migran di tengah wabah Covid-19, hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.
Menanggapi hal itu, Anggota Komis V DPR RI Fraksi PPP, Muhammad Aras menyarankan agar pemerintah di setiap tingkatan bisa bekerjasama dengan baik. Mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa.
“Kami mengimbau pemerintah pusat dan daerah melakukan kerjasama untuk mengantisipasi datangnya 34 ribu pekerja migran dengan melakukan pendataan yang tepat,” kata Aras, Senin (11/5/2020).
Baca Juga : Usai Lantik Pengurus Baru, Mardiono Langsung Pasang Target Ambisius untuk PPP Sulsel
Dari data tersebut lanjut Aras, pemerintah daerah hingga pemerintah desa harus mengawasi siapa saja warganya yang jadi pekerja migran dan akan pulang ke Indonesia. Selanjutnya pekerja migran tersebut harus diantisipasi dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat.
“Jadi jangan sampai ada pekerja migran yang pulang ke Indonesia tanpa pemeriksaan dan proses karantina. Karena dikhawatirkan akan menyebabkan peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia,” ujarnya.
Ketua DPW PPP Sulsel ini menambahkan, pemeriksaan kesehatan juga harus diberlakukan dimulai dari bandara kedatangan. Oleh karena itu, pihaknya meminta Kementrian Perhububungan untuk menyiapkan alat-alat pengecekan kesehatan di bandara.
Baca Juga : Dari Doa Orang Tua hingga Takdir, Kisah Ilham Ari Fauzi Resmi Nakhodai PPP Sulsel
“Di samping itu, pemerintah desa juga harus menyiapkan tempat karantina bagi pekerja migran yang pulang ke desanya masing-masing. Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan memutus mata rantai Covid-19,” tutupnya.
Berdasarkan data yang dirilis Presiden Jokowi, pekerja migran tersebut berasal dari Jatim ada 8.900 kurang lebih, dari Jateng 7.400, dari Jabar 5.800, dari NTB 4.200, dari Sumut kurang lebih 2.800, Lampung 1.800, dan 500 orang dari Bali.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar