SULSELSATU.com MAKASSAR – Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani melaporkan pencapaian penyelematan dan manajemen aset daerah kepada Satgas Korwil KPK.
Hayat mengatakan, terkait dengan area intervensi manajemen aset, dari 790 bidang tanah saat ini yang difokuskan adalah 715 bidang tanah. Karena 75 sisanya adalah bidang tanah yang merupakan ruas jalan nasional.
“Saat ini, dari 715 bidang tanah, yang sudah diterbitkan sertifikatnya sebanyak 409 bidang tanah, sisa 306 sertifikat yang belum dan masi kami upayakan,” kata Hayat dalam laporannya via video confrence di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (3/6/2020).
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
Pemprov kata Hayat, menargetkan dapat menerbitkan 30 sertifikat lagi. Sampai saat ini telah diterbitkan 12 sertifikat dari 30 bidang tanah yang ditargetkan.
“Kita inginkan nanti dapat bekerjasama lagi dengan baik dengan BPN. Kita optimistis dalam waktu dekat kita akan tingkatkan akselerasinya, tentu dengan bekerjasama dengan BPN dan Kejaksaan Tinggi,” katanya.
Hayat juga menjelaskan soal optimalisasi pajak, bahwa juga harus ada host to host antara Bapenda Sulsel dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten/kota.
Baca Juga : Dorong Konektivitas Logistik di KTI, Pemprov Sulsel Apresiasi Kontribusi Pelindo
“Untuk melakukan upaya optimalisasi pajak, disarankan host to host tidak hanya antara Bapenda Provinsi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi saja, namun baiknya ada sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung antara Bapenda Provinsi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang ada di kabupaten/kota. Sehingga, tidak ada pemberian perizinan jika pajak yang tercatat di Bapenda Provinsi belum terselesaikan,” katanya.
Ketua Satgas Korwil KPK Dian Patria membahas tiga area intervensi yang menjadi fokus Satgas Korwil VIII di Sulsel. Yaitu perizinan, optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset.
Berdasarkan salah satu area intervensi yaitu manajemen ASN, Pemprov Sulsel sudah mencapai angka 100 persen. Namun, menurut Dian tetap harus dilakukan monitoring secara berkala, sehingga tidak ada celah untuk melakukan tindak korupsi pada area ini.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Dukung Pengembangan Pelabuhan Pelindo
Penulis: Jahir Majid
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar