SULSELSATU com, PAREPARE – Pimpinan DPRD Kota Parepare mendorong agar aduan sekitar 600 warga yang tidak terima bantuan divalidasi dan verifikasi.
Itu agar datanya akurat, tidak ganda, dan jelas jenis bantuan yang harus mereka terima.
Data 600 warga yang mengadu belum terima bantuan selama pandemi Covid-19 ini diterima Tim Pengawas Penanganan Covid-19 DPRD Parepare.
Baca Juga : Pastikan Paket Bansos Sesuai Kriteria, Wali Kota Makassar Kunjungi Gedung Bulog
“Data ini harus divalidasi oleh Dinas Sosial selaku SKPD yang diberi wewenang utk menyalurkan Bansos sebelum disampaikan ke publik. Jangan sampai datanya tidak valid,” kata Wakil Ketua DPRD Parepare M Rahmat Sjamsu Alam, Rabu (17/6/2020).
Karena itu, Rahmat meminta kepada Tim Pengawas Penanganan Covid-19 DPRD agar menyerahkan data itu ke Dinas Sosial (Dinsos) untuk divalidasi.
“Agar kita bisa mengetahui mana-mana yang sudah dapat atau ganda dan mana-mana yang belum mendapat bantuan,” imbuh Ketua DPC Partai Demokrat Parepare ini.
Baca Juga : Abdul Hayat Pastikan Penyaluran Bansos Kemensos RI Tuntas Bulan Ini
Rahmat mengemukakan, dengan data yang akurat dan valid, DPRD bisa menyampaikan kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 atau Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku pengguna anggaran BTT (biaya tidak terduga) untuk dialokasikan dana bagi warga tersebut melalui Bansos atau yang bersifat dampak Covid-19.
Data aduan warga tidak terima bantuan ini sudah resmi diserahkan Ketua Tim Pengawas Penanganan Covid-19 DPRD Parepare, Rudy Najamuddin kepada Kepala Dinas Sosial Parepare, Hasan Ginca di DPRD Parepare, Rabu, 17 Juni 2020.
Penulis: Andi Fardi
Editor: Hendra Wijaya
Baca Juga : Hore! Ada Subsidi Rp1 Juta Bagi Pekerja Bergaji di Bawah Rp3,5 Juta, Begini Cara Pencairannya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar