SULSELSATU.com, PAREPARE – Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, bersama jajaran pemerintahannya mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pencegahan korupsi sektor perbankan wilayah Sulawesi Selatan dan Barat.
Rakor yang berlangsung secara virtual dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Turut hadir dalam rapat koordinasi ini, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Tim Satgas Korsupgah KPK RI Wilayah VIII, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 (Sulawesi, Maluku dan Papua), OJK Sulawesi Selatan.
Taufan Pawe yang hadir bersama Sekretaris Daerah Iwan Asaad, Kepala SKPD, Camat dan Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Parepare mengikuti rakor dari ruang kerja Wali Kota Parepare.
Baca Juga : Kasus Korupsi Dinkes Parepare, Polda Periksa Anggota DPR RI Taufan Pawe
Nurdin Abdullah dalam kesempatan ini mengatakan, rapat koordinasi pencegahan korupsi di sektor perbankan merupakan tanggung jawab bersama semua pihak dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.
Karena itu, ia berharap di lingkungan pemerintahan terhindar dari tindakan korupsi, sehingga tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dapat terwujud.
“Kita perlu mengambil tindakan-tindakan yang bijak karena bangsa tidak akan besar, apabila masih terjadi tindakan korupsi yang dapat merusak tatanan masyarakat di lingkungan pemerintahan,” ucapnya.
Baca Juga : Hadiri RDP di DPRD Makassar, Taufan Pawe Minta RSIA Paramount Ditutup Permanen Usai Cucunya Meninggal
Sementara itu terkait tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, Taufan Pawe selalu berpesan pada jajarannya untuk menerapkan tiga taat, yakni taat asas, taat anggaran dan taat administrasi agar tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dapat terwujud.
“Saya mengimbau kepada seluruh perangkat daerah Pemerintah Kota Parepare agar kita tetap on the track, ingat ketaatan pada asas, administrasi, dan anggaran,” ujarnya mengingatkan.
Terbukti dari penerapan ketiga taat ini Pemerintah Kota Parepare di bawah nahkoda Taufan Pawe telah berhasil meraih 4 kali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Baca Juga : Kuasa Hukum Minta Polda Sulsel Turun Tangan Usut Kasus Bayi Meninggal di RS Paramount
Penulis: Andi Fardi
Editor: Kink Kusuma Rein
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar