SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin meminta penyelenggara pemilu bekerja profesional dan di Pilwali 2020 tanpa gejolak di tengah masyarakat.
“Kita harus pastikan helatan Pilwali Makassar ini berlangsung damai, aman dan yang terpenting berjalan berdasarkan protokol kesehatan mengingat pesta demokrasi ini dilaksanakan dalam situasi pandemi Covid-19,” kata Rudy dalam rakor kesiapan Pilwali Makassar di Balai Kota, Rabu (29/7/2020).
Menurutnya, ini merupakan tanggung jawab semua pihak dan paling khusus penyelenggara pemilu. Ia menginginkan Pilwali 2020 tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari.
Baca Juga : Komitmen Taat Bayar Pajak, Claro Makassar Raih Penghargaan Tax Award 2025
“Penyelenggara pemilu harus menyiapkan secara matang agar dikemudian hari tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat,” ucapnya.
Ketua KPU Makassar Farid Wajdi mengatakan, pihaknya memiliki tantangan dalam melaksanakam tahapan pilwali di masa pendemi Covid-19. Banyak warga merasa khawatir dengan kehadiran petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP).
“Masih banyak warga yang menutup pintu rumahnya. Kita terus coba yakinkan warga, jika petugas kami sudah melalukan rapid test. Dan proses pencocokan data itu dilakuan dengan standar protokol kesehatan, menggunakan masker, membawa alat tulis sendiri, sarung tangan, dan hand sanitizer,” kata Farid.
Baca Juga : Munafri Bahas Kerjasama dengan Yokohama, Kawasaki, iForcom dan Nippon Koei Urban Space
Ia juga melaporkan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di Kota Makassar saat ini sudah di angka 54 persen atau 573.917 dari total 1.048.151 Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
“Jadi target kami kelar pada 5 Agustus dari target yang diberikan KPU RI 13 Agustus mendatang. Kenapa kita mundur, supaya kita memiliki waktu untuk review kembali masalah-masalah di tingkat bawah,” jelasnya
Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Makassar Sri Wahyuningsih menambahkan, pihaknya bersama Pemkot Makassar bakal melakukan deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Agustus mendatang.
Baca Juga : DPRD dan Pemkot Makassar Sepakat Perkuat Kebijakan Berbasis Aspirasi Lapangan
“Ini penting sekali ASN kita galang untuk melakukan sosialisasi terkait netralitas. Karena saat ini, ada beberapa ASN kita periksa terkait netralitas,” pungkasnya.
Penulis: Resti Setiawati
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar