Legislator Makassar: Mutasi Pejabat di Lingkup Pemkot Jangan Dibawa ke Ranah Politik

images-ads-post

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Rencana mutasi yang bakal dilakukan Pj Wali kita Makassar, Rudy Djamaluddin sunter dikaitkan dengan isu Pilkada 2020 mendatang, alhasil netralitas Pemerintah Kota (Pemkot) sempat diragukan padahal mutasi dalam lingkup organisasi pemerintahan dianggap hal yang lumrah.

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Anton Paul Goni mengaku tidak paham dengan pola pikir pihak yang mengaitkan hal ini dengan masalah politik, sehingga dia menganggap pihak tersebut terlalu naif.

“Jadi terlalu naif kalau mau dikaitkan dengan Pilwalkot. Soal mutasi itu kan ada kaitannya dengan kebutuhan organisasi. Ada jabatan yang lowong, tentunya harus diupayakan mengisi jabatan yang kosong tersebut karena ada yang pensiun atau untuk penyegaran,” ujarnya, Sabtu (29/8/2020).

Menurutnya ada urgensi yang mengharuskan jabatan tidak boleh kosong terlalu lama hingga harus ada Plt, pemerintahan dianggap akan lebih optimal dengan adanya pejabat yang defenitif.

Selain itu proses mutasi tidak serta merta dilakukan begitu saja, butuh pertimbangan yang cukup matang oleh Pemkot sebelum akhirnya mengambil keputusan.

“Itu bukan serta merta ada mutasi tetapi ada perencanaan sebelumnya oleh Pak Pj wali kota dengan Baperjakat,” sebut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar ini.

“Saya rasa pak Pj wali kota dengan Baperjakat jauh hari sudah melihat pejabat eselon yang akan pensiun, sehingga bisa menyiapkan pejabat pengganti,” kata Anton.

Terlebih Pj wali kota sendiri kata Anton merupakan ASN. Netralitas ASN yang dipertaruhkan tersebut tentunya sangat beresiko dan Pj wali kota sendiri tahu betul hal akan hal ini.

“Pak PJ wali kota itu ASN, sudah tahu apa akibatnya kalau ASN tidak netral. Sudah jelas ada aturannya yang apabila dilanggar ada sanksinya,” katanya lagi.

Anggota Komisi A tersebut meminta agar seluruh pihak mendukung upaya Pemkot tersebut guna memaksimalkan kinerja pemerintahan utamanya di masa pandemi Covid-19.

“Jadi diharapkan jangan terlalu jauh menggiring opini ke hal-hal politis sehubungan dengan adanya rencana mutasi di Pemkot,” kata dia.

Editor: Kink Kusuma Rein