SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Parepare terus berupaya meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi di lingkungan SKPD. Targetnya, progres SAKIP dan Reformasi Birokrasi harus merata sampai di tingkat SKPD atau OPD.
Hal ini dikemukakan Sekda Kota Parepare H Iwan Asaad yang mewakili Wali Kota Parepare Dr HM Taufan Pawe dalam pemaparan implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi di hadapan Wakil Gubernur Sulsel dan Deputi Kemen PAN-RB di Hotel Claro, Makassar, beberapa waktu lalu.
“Progres reformasi birokrasi, implementasi reformasi birokrasi yang belum merata sampai di tingkat OPD, karena itu kami jadikan pilot project RSUD Andi Makkasau, Dinas Dukcapil, Dinas Penanaman Modal PTSP untuk percontohan bagi SKPD lainnya,” ungkap Iwan Asaad.
Terkhusus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), kata Iwan, menjadi fokus utama penyederhanaan birokrasi.
“Penyederhanaan birokrasi di Dinas PM-PTSP menjadi percontohan SKPD lainnya, sehingga dari 52 jabatan pengawasan di 17 SKPD lingkup Pemkot Parepare berpotensi untuk disederhanakan,” terang Iwan.
Iwan berharap penyederhanaan birokrasi ini semakin meningkatkan implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemkot Parepare. (*)
Penulis: ANDI FARDI
Editor: ANDI
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar