SULSELSATU.com – Kementerian Koperasi dan UKM resmi memperpanjang pemberian BLT bagi UMKM lewat program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp2,4 juta per penerima kepada 3 juta orang sampai Desember 2020.
Rencananya, pencairan dana akan mulai dilakukan pada pekan ini. “(BLT UMKM) jadi sampai dengan Desember,” tutur Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman seperti diberitakan CNNIndonesia.com, Rabu (7/10/2020).
Baca Juga : Telkom Dorong UMKM Perempuan Naik Kelas Lewat Kartini BISA Fest
Pemberian BLT UMKM diperpanjang karena pencairan tahap pertama yang menyasar 9,16 juta penerima sudah hampir mencapai 100 persen. Selain itu, permintaan terhadap BLT UMKM juga terus meningkat.
Lantas, apa saja syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapat BLT UMKM?
Pertama, calon penerima merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Kedua, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Baca Juga : BI Sulsel Dorong Ekspor UMKM dan Kemandirian Pesantren Lewat REWAKO
Ketiga, memiliki usaha berskala mikro. Keempat, sedang tidak menerima program kredit atau pembiayaan dari pihak lain, seperti bank dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kelima, bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, anggota TNI, maupun Polri. Keenam, melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi pelaku usaha yang memiliki KTP berbeda dengan alamat domisili usaha.
“Batasannya usaha mikro yang belum pernah mengajukan pinjaman ke bank. Syaratnya, KTP dan SKU kalau tinggal di luar domisili KTP, sesederhana itu,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Baca Juga : Dari Makassar ke Seluruh Indonesia, Cambridge Warehouse Sukses Lewat Shopee
Bahkan, Teten memastikan bahwa BLT UMKM juga bisa dinikmati oleh penjual dalam jaringan atau online yang memiliki usaha di akun media sosial maupun e-commerce.
Setelah memenuhi syarat tersebut, pelaku UMKM bisa mendaftarkan diri ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) di daerah masing-masing.
Selain pendaftaran langsung, bisa juga melalui online dengan mengakses situs resmi Kemenkop UKM.
Baca Juga : Kasus Kartel Pinjol, OJK Tegaskan Komitmen Perkuat Industri Pindar
Setelah itu, data akan diproses dan hasil akan diumumkan. Selanjutnya, pencairan dana akan diberikan.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar