SULSELSATU.com, MAKASSAR – Warga Karunrung, Kecamatan Rappocini menyesalkan beberapa arah kebijakan Pemkot Makassar yang dinilai tidak berpihak kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan masyarakat. Seperti penghapusan program, termasuk call center 112, insentif penasehat wali kota, kader posyandu, dan lain sebagainya, yang kini tak lagi aktif selama bukan Danny Pomanto Walikota Makassar.
“Kenapa penasehat walikota dikorbankan, kenapa insentif kader posyandu dihilangkan. Harusnya dana tersebut tetap ada dan berjalan, jangan dihapus,” sesal warga Karunrung, Syahrir, saat menggelar silaturahmi dengan calon Wali Kota nomor urut 1, Danny Pomanto, Kamis (8/10/2020).
Dia menegaskan, ukuran sebuah kota maju bukan pada fisik semata seperti mendirikan bangunan pencakar langit, membangun menara. Namun sebuah kota dikatakan maju manakala masyarakatnya merasakan manfaat dari pendapatan negara.
Menurur Syahrir, tak ada artinya pendapatan meningkat kalau muaranya bukan untuk masyarakat. Daripada uang jadi objek korupsi, lebih baik dibelanjakan untuk pembangunan dan memberi insentif penasehat walikota dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelayanan dikembalikan.
Senada, Syamsuddin, mengemukakan, sejumlah akumulasi kemunduran itulah membuat masyarakat menunggu Danny kembali menukangi Makassar.
“Hanya ADAMA yang realistis dengan bukti nyata. memberantas budaya korupsi dan mendorong pelayanan yang pro rakyat. Kami kukuh pada satu tujuan, insyaallah nomor 1 menang,” ujarnya.
Menjawab keresahan warga tersebut. Danny mengatakan siap mengembalikan insentif tenaga pendidik, seperti guru mengaji, guru sekolah minggu, pemandi jenazah, imam masjid, kader posyandu, RT/RW, dengan catatan sektor pajak mencapai target.
“Begitu PAD tembus 2 triliun, saya kasi naik semua sektor. Saya kasi naik juga semua insentif ta. Bahkan diterima perminggu, ini ada rumusnya bikin piti kana-kanai,” ungkapnya. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar