Logo Sulselsatu

OPINI: Guru Bukan Ban Serep

Asrul
Asrul

Sabtu, 30 Januari 2021 13:44

Anggota DPR Tamsil Linrung saat meluncurkan bukunya berjudul Politik Untuk Kemanusiaan di Warunk Upnormal. (Sulselsatu/Asrul)
Anggota DPR Tamsil Linrung saat meluncurkan bukunya berjudul Politik Untuk Kemanusiaan di Warunk Upnormal. (Sulselsatu/Asrul)

Penulis: Tamsil Linrung (Senator DPD RI Komite III Bidang Pendidikan)

Langkah pemerintah meniadakan rekrutmen formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru dan diganti dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), perlu ditinjau kembali. Selain memperpanjang status terkatung-katung para tenaga pendidik, keputusan tersebut juga mencederai rasa keadilan.

Bagaimana tidak, nyaris satu juta tenaga honorer telah berdiri dalam antrean penantian panjang untuk meraih kesejahteraan. Bahkan ada yang tiga puluh tahun menekuni profesi, mendidik generasi negeri. Mengabdi. Namun statusnya tidak berubah. Masih sebagai tenaga honorer yang minim perhatian negara.

Baca Juga : Siri’, Budaya Suku Bugis Makassar

Bukan status itu yang digugat. Tapi apresiasi dan keberpihakan negara. Bayangkan, para guru honorer ada yang gajian pertiga bulan. Jumlahnya pun kurang memadai. Bahkan cenderung tidak manusiawi. Bagaimana mungkin, sosok-sosok yang terdepan dalam membangun bangsa ini, digaji Rp100.000. Dengan desakan kebutuhan dan harga-harga yang semakin melambung, nominal tersebut sangat jauh dari kata layak.

Sponsored by MGID

Data dan fakta tersebut dapat dengan mudah kita temukan di lapangan. Bahkan menjadi satu aspirasi yang disampaikan oleh forum guru yang tergabung dalam Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia 35 ke Atas (GTKHNK 35+) yang baru-baru ini beraudiensi dengan saya selaku Senator dan Anggota Komite III DPD RI yang membidani sektor pendidikan.

Padahal aspirasi soal penetapan status dan kesejahteraan ini sudah ppuluhan tahun disampaikan. Pergantian menteri dan pergantian pejabat di lingkup Kemendikbud, hingga pemerintah pusat, belum ada satupun yang bertindak konkret. Sebaliknya, harapan demi harapan terus ditumpuk. Gimik kebijakan seolah menunjukkan keberpihakan. Faktanya, masih jauh panggang dari api.

Baca Juga : OPINI: Kudeta Diri Sendiri

Adapun soal kualitas yang selalu dipertanyakan oleh pemerintah, apakah memang sudah ada upaya untuk meningkatkan kualitas para tenaga pendidik honorer kita? Apa langkah konkret negara dalam hal ini? Sementara persoalan mendasar seperti pemenuhan standar gaji yang layak saja, tidak dipenuhi.

Tak ayal, keputusan yang ditetapkan pemerintah untuk tidak menerima PNS bagi guru pada tahun 2021 ini, bagai mimpi buruk di siang hari. Harapan menikmati kesejahteraan semakin jauh dari kenyataan. Padahal pada kesempatan yang sama, pemerintah juga mengakui membutuhkan satu juta guru baru.

Namun ada kesan seolah menghindari para guru honorer ini untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Misalnya terlihat dari peralihan menjadi rekrutmen PPPK atau abdi negara berstatus kontrak. Lagi-lagi, ini hanya menjadi semacam fatamorgana dari aspirasi yang sudah jelas-jelas disampaikan oleh para guru dan berbagai elemen pendidikan soal dorongan untuk mengangkat para tenaga honorer sebagai ASN.

Baca Juga : Opini: Gagal Paham, Politik Indentitas Cederai Bhineka Tunggal Ika

Argumentasi yang sayup-sayup kita dengar, juga dirasakan oleh para tenaga honorer adalah mereka dipandang tidak relevan. Para guru yang umumnya senior dan sudah lama mengabdi ini, semacam dianggap tidak qualified untuk menjadi tenaga pendidik di era kekinian. Era teknologi informasi dimana kebutuhan tenaga pendidik dituntut untuk adaptif dengan perkembangan zaman.

Pandangan itu, seolah mengubur akumulasi jasa dan kontribusi yang sudah lama jadi sumbangsih. Padahal, para guru honorer ini bisa dilatih untuk kemudian melalui proses assesment agar kualifikasinya tetap relevan. Memberikan pelatihan bagi insan pendidik yang sudah punya dasar yang matang ditambah pengalaman panjang berkecimpung di kelas-kelas, tentu jauh lebih efektif. Berbeda misalnya dengan rekrutmen tenaga pendidik yang betul-betul baru.

Proses ini yang tampaknya coba dilompati oleh pemerintah dengan legitimasi berbagai keputusan dan kebijakan yang ditempuh. Termasuk meniadakan rekrutmen ASN guru digantikan dengan PPPK dengan dalih ini bagian dari proses mensejahterakan guru. Pertanyaanya, jika bisa dilakukan secara langsung, kenapa harus dibuat proses berbelit-belit yang terkesan diada-adakan?

Baca Juga : Opini: Gagal Paham, Politik Indentitas Cederai Bhineka Tunggal Ika

Lagi pula, tuntutan mengangkat tenaga honorer sebagai ASN merupakan aspirasi yang sudah disuarakan puluhan tahun. Pada saat yang sama, sekali lagi, pemerintah memang membutuhkan satu juta tenaga pendidik baru. Lantas mengapa para guru honorer ini tidak langsung ditetapkan saja sebagai ASN sebagaimana tuntutan rekan-rekan guru?

Perlu dicatat, bahwa Guru bukan ban serep. Para tenaga pendidik bukan komponen cadangan. Tapi merupakan organ elementer dalam sistem pendidikan kita. Guru adalah bagian dari proses pendidikan yang berjalan berkesinambungan.

Memperlakukan para guru seperti tenaga kerja sebagai faktor produksi dengan status kontrak, mencederai rasa kemanusiaan. Demikian juga membatasi usia guru untuk diberi peluang sebagai ASN, sama perihnya. Menegasi apresiasi yang mestinya diterima oleh para guru. Lalu bagaimana mungkin bangsa ini bisa maju, jika muncul pikiran-pikiran dan kebijakan diskirminatif seperti itu kepada guru?

Baca Juga : Opini: Gagal Paham, Politik Indentitas Cederai Bhineka Tunggal Ika

Saya selaku anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mendorong DPD secara kelembagaan agar mendesak pemerintah untuk segera ada pengangkatan para tenaga honorer sebagai ASN. Diikuti proses assesment untuk meningkatkan kompetensi para tenaga pendidik kita. Selain itu, proses apresiasi kepada para honorer ini, juga tidak boleh diklasifikasi dan diskriminatif. Termasuk menolak adanya pembatasan usia.

Editor: Asrul

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Ekonomi23 September 2021 21:17
Yuk Merapat! PLN Cari Mitra Usaha untuk Bangun Lebih dari 100 SPKLU
SULSELSATU.com, MAKASSAR – PT PLN (Persero) membuka peluang kerja sama bagi para pelaku usaha untuk ikut membangun 101 stasiun pengisian kendara...
Adventorial23 September 2021 21:00
Pemkot-DPRD Masih Kaji Aturan PTM di Parepare
SULSELSATU.com, Parepare — Meski Pemerintah Kota Parepare belum memperbolehkan kegiatan sekolah luar jaringan (luring) atau Pembelajaran Tatap M...
Video23 September 2021 20:22
VIDEO: Pelawak Tukul Arwana Alami Pendarahan Otak
SULSELSATU.com – Pelawak Tukul Arwana dikabarkan sakit akibat pendarahan otak. Putra Sulung Tukul Arwana menyebut ayahnya dilarikan ke Rumah Sak...
Sponsored by MGID
Berita Utama23 September 2021 19:46
Rayakan HUT Polantas ke-66, Kapolres Jeneponto : Jangan Lukai Hati Rakyat
SULSELSATU.com,Jeneponto – Jajaran Polres Jeneponto merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Lalu Lintas (Polantas) ke-66 di Aula Pesat Gatra Kan...