Logo Sulselsatu

Wabup Gowa Minta Tim Appraisal Bendungan Jenelata Bekerja Transparan

Asrul
Asrul

Selasa, 09 Februari 2021 20:08

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, Gowa – Wakil Bupati (Wagub) Gowa, Abd Rauf Malaganni meminta tim appraisal (penilai) lahan Bendungan Jenelata bekerja secara terbuka dan transparan kepada pemilik lahan.

Hal ini diminta langsung oleh Abd Rauf saat menerima kunjungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan Kabupaten Gowa di ruang kerjanya, Selasa (9/2/2021).

“Jangan ada yang terkesan ditutup-tutupi,” ujar Karaeng Kio, sapaan Abd Rauf Malaganni.

Baca Juga : Resmi Jabat Bupati, Darmawangsyah Muin Fokus Bereskan Utang Pemkab Gowa dan Hak ASN

Hal ini penting agar masyarakat bisa memperoleh informasi yang jelas. Sehingga proses pelaksanaan pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Jenelata berjalan dengan lancar.

“Tim penilai harus mengindentifikasi dengan jelas yang ada dalam lokasi, yang terpenting adalah keterbukaan kepada masyarakat,” tekan Karaeng Kio.

Sementara itu, PPK Pengadaan Tanah SNVT Pembangunan Bendungan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Muh Ikhsan Hatta mengatakan tim appraisal dan penilaian akan mulai menilai 500 bidang tanah yang luasnya kurang lebih 131 hektar.

Baca Juga : Pemkab Gowa Dorong UMKM Tingkatkan Kualitas Produk hingga Tembus Pasar Internasional

“Insya Allah besok tim appraisal sudah akan turun melaksanakan kegiatan lapangan identifikasi di lapangan terkait dengan hasil ukur BPN sebanyak 500 bidang dengan luas kurang lebih 131 hektar,” ujarnya.

Ikhsan menyebutkan bahwa tahap penilaian appraisal ini aman menentukan nilai yang akan keluar dari hasil inventarisasi dan identifikasi tim appraisal di lapangan terkait dengan harga tanah.

“Setelah ini tim appraisal nantinya akan keluar nilai pembebasan lahan. Proses selanjutnya kita akan melakukan ekspose lagi dengan ketentuan P2P, dalam hal ini Ketua BPN Kabupaten Gowa. Setelah itu disetujui barulah dilakukan musyawarah bentuk ganti kerugian dengan masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga : Plt Bupati Gowa Darmawansyah Muin Dorong UMKM Masuk Pasar Haji

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa ada berbagai yang menjadi indikator penilaian yang dilakukan oleh tim appraisal, seperti tanahnya sendiri, tanam tumbuh yang ada di atas lahan dan bangunan. Tanah akan dibagi tiga klaster tanah yaitu tanah kebun, sawah dan perumahan.

Dia menargetkan penilaian yang dilakukan oleh tim appraisal ini selesai akhir bulan Februari mendatang. Setelah itu akan dilanjutkan proses pembayaran ganti kerugian di bulan Maret.

“Mudah-mudahan harapan kita dengan Pemda setempat kegiatan kita berjalan lancar yang didahului dengan besok itu tim appraisal akan datang memetakan lokasi yang akan dilakukan peninjauan setempat. Semua lokasi yang 500 bidang akan dikunjungi oleh tim appraisal,” tambahnya.

Baca Juga : Pegang Siri’ na Pacce, Sikap Keluarga Besar Husniah Talenrang Diapresiasi Akademisi hingga Netizen

Penulis: Jahir Majid

Editor: Midkhal

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Makassar02 November 2026 16:52
Aset Keuangan Syariah Tembus Rp3.300 Triliun, OJK Siapkan Strategi Penguatan
Industri keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan perkembangan di tengah ketidakpastian ekonomi global....
Ekonomi02 November 2026 16:25
PLN Bantu 25 Perempuan Pesisir Paotere Kembangkan Usaha Kerajinan Sisik Ikan
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi (UIP Sulawesi) membantu meningkatkan kapasitas usaha Kelompok Perempuan Pesisir Paotere melalui progr...
Bisnis02 November 2026 16:18
Pendapatan Telkom Tembus Rp113,5 Triliun hingga Kuartal III 2026
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp113,5 triliun hingga kuartal III 2026....
Hukum02 November 2026 16:07
Polda Sulsel Larang Personel dan Pegawai Isap Vape Cegah Penyalahgunaan Narkotika
SULSELSATU, MAKASSAR – Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) melarang seluruh personel kepolisian dan Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), menggunakan ro...