SULSELSATU.com, Makassar – Plt Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Andi Siswanta Atta, mengaku belum menerima perintah untuk melanjutkan lelang jabatan di lingkup Pemerintah Kota Makassar. “Pak Wali perintahkan untuk diberhentikan dulu proses lelang jabatan tapi belum ada perintah untuk melanjutkan,” ujar Siswanta di Hotel The Rinra, Kamis (4/3/2021).
Siswanta mengaku kaget, pasalnya belum ada komunikasi dirinya dengan Walikota Makassar, Ramdhan “Danny” Pomanto, perihal pelaksanaan lelang jabatan dalam waktu dekat ini. Bahkan, sejauh ini jumlah jabatan yang ingin dilelang pun ia tidak ketahui.
“Oke. Kalau memang beliau mengatakan begitu, beliau yang mengatakan? tapi yang sampai ke saya belum ada informasi. Cuma saya baru dapat informasi tapi kalau yang sampai ke saya dan dari mulutnya, berhentikan dulu ini karena ada beberapa yang tidak sesuai dengan prosedur,” jelas Siswanta.
Baca Juga : Appi Peringatkan Lurah di Makassar: Jangan Lebih Sibuk di Warkop daripada Layani Warga
Sebelumnya, Walikota Makassar, Danny Pomanto berencana melakukan lelang jabatan di Pemerintah Kota Makassar dalam waktu dekat. Danny mengatakan telah melakukan kordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Persiapan lelang akan dilakukan setelah Launching Makassar Recover.
“Setelah kita launching Makassar Recover saya dan Ibu Fatma akan mengusulkan ke Kemendagri. Sudah kontek-kontekan dengan semua. Saya sudah sampaikan saya tidak memilih satupun, sehingga kita ulang. Sebelumnya delapan SKPD, kita ulang sekarang semua. Masa 16 yang kosong cuma delapan yang dilelang,” ujar Danny.
Olehnya Danny memerintahkan agas lelang jabatan Pemkot Makassar diulang. Dan segera dibentuk panitia seleksi dengan melibatkan pihak dari Pemkot Makassar. Selain itu, ia membeberkan bahwa bukan hanya 8 SKPD yang akan dilelang tetapi hampir seluruhnya sesuai kebutuhan, apalagi ada beberapa akan pensiun. Danny memperkirakan sebanyak 20 jabatan akan dilelang nantinya.
Baca Juga : Ribuan Kafilah Hadir, Appi Sebut MTQ VIII KORPRI Nasional Gerakkan Ekonomi Makassar
“Sesuai kebutuhan 16 Pejabat yang kosong, mau pensiun ada dua lagi, kenapa tidak sekalian. Sesuai kebutuhan kalau 20 yang kosong misalkan kena pecat,” katanya.
Penulis: Resti Setiawati
Editor: Midkhal
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar