SULSELSATU.com, GOWA – Guna mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ditengah pandemi Covid-19. Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mendorong untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan,
Hal ini disampaikan Bupati Adnan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (5/4/2021).
“Kedepan saya berharap bukan hanya pengawalan program tetapi ada juga optimalisasi PAD, sehingga untuk menuju PEN bisa cepat direalisasikan,” ujarnya.
Apalagi kata orang nomor satu di Gowa ini, di masa pandemi Covid-19 dana transfer dari pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami penurunan. Sehingga untuk menutupi hal tersebut maka di butuhkan optimalisasi PAD.
“Sekarang kita tidak bisa berbuat terlalu banyak, dana transfer turun, dana bagi hasil Pemprov juga turun. Jadi ketikan kita mampu mengoptimalisasi potensi pendapatan daerah, berapapun dana transfer dan dana bagi hasil yang kita terima, saya kira itu tidak terlalu berdampak,” tambahnya.
Pelakasana Tugas (Plt) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa pergerakan kemandirian ekonomi di Sulsel secara makro masih banyak berpatokan pada penyerapan anggaran dan distribusi sistem APBD.
“Saya melihat bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan jika uang beredar dan pergerakan pekerja. Demikian juga pergerakan barang dan jasa,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Ia berharap kepada para kepala daerah agar Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dialokasi untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional, seperti sektor padat karya. Menurutnya jika ini dapat disentuh maka akan menyerap tenaga kerja.
Selain itu, dirinya juga berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat ikut mendampingi pelaksanaan program-program pemerintah khususnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Sehingga peranan APIP dan BPK dibutuhkan untuk melakukan pendampingan agar program-program pembangunan yang ada dapat berjalan dan dipertahankan,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP Pusat, Iwan Taufik Purwanto mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap program di daerah.
Iwan Taufik Purwanto menyebutkan tahun 2021 ini ada 15 peta prioritas pengawasan. Salah satunya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Pengawalan akan dilakukan mulai dari tahap perencanaan penganggaran dan pembangunan, demikian juga perbaikan dan revisi yang menjadi bagian dari masukan,” tandasnya.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar