SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengingatkan agar permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak terjadi lagi tahun ini.
Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Sahruddin Said juga mengingatkan agar pihak pelaksana PPDB tidak main-main dalam menyukseskan kegiatan ini. Utamanya, bagi pihak operator sekolah.
“Jangan ada yang coba main-main di operator. Kemarin (tahun lalu) saya dapat ada yang berani memasukkan data fiktif. Kemarin masih kami kasih teguran dan kali ini kalau berani lakukan lagi pasti akan kita laporkan,” kata Ajid, sapaannya di Kantor DPRD Makassar, Rabu (16/6/2021).
Baca Juga : PDIP Dorong APBD Perubahan Makassar Lebih Berpihak pada Warga
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut peran Diskominfo Kota Makassar selaku penyedia jaringan harus mampu mengatasi persoalan provider.
“Karena kemarin (tahun lalu) ada isu provider, saya sangat yakin (selesai) karena penjelasannya betul-betul meyakinkan kita. Karena kami juga bisa tertipu dengan kata-kata. Tapi nanti apakah betul dia bisa buktikan sistem bisa berjaan dengan baik,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Makassar, Al Hidayat Syamsu mengatakan secara garis besar, pihaknya tak ingin lagi ada permasalahan yang terjadi di tahun ini.
Baca Juga : RDP Tuntas, Komisi D DPRD Makassar Rekomendasikan Penutupan RSIA Paramount
“Kami melihat Disdik sudah siap dalam konteks PPDB yang dalam sistem titik koordinat berganti sistem 3 tahap, dulu 2 sekolah sekarang 3 sekolah jadi itu secara otomatis lulus artinya ada dari Disdik menjamin semua bisa terakomodir sesuai dengan harapan Danny Pomanto (Wali Kota Makassar),” kata legislator muda asal PDIP ini.
Selain itu, ia menekankan agar seluruh lulusan SD, baik yang berasal dari negeri maupun swasta yang masuk ke SMP dapat terakomodir.
“Sekarang menjadi pekerjaan rumah kita dari DPRD bagaimana lulusan SD masuk ke SMP, seluruh lulusan SD baik negeri dan swasta sesuai data akan terakomodir 9000 di SMP negeri makanya ini peran bagaimana membuat sekolah regrouping atau apapun itu agar bisa terakomodir di sekolah publik,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar