Logo Sulselsatu

Wawali Fatmawati Rusdi Pimpin Rapat LHP Pelaksanaan Tender APBD TA 2019 2020

Muh Jahir Majid
Muh Jahir Majid

Rabu, 18 Agustus 2021 23:58

Wawali Fatmawati Rusdi Pimpin Rapat LHP Pelaksanaan Tender APBD TA 2019 2020

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar rapat tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan provinsi Sulawesi Selatan.

Rapat LHP ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi yang juga selaku ketua tim tindak lanjut, membahas pelaksanaan tender APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 – 2020. Bertempat di lantai 11 kantor Balaikota Makassar. Rabu (18/8/2021).

Dalam kesempatan ini Wakil Walikota Fatmawati Rusdi menekankan agar LHP dari BPK mengenai pelaksanaan tender APBD Kota Makassar dapat diselesaikan secepatnya.

Baca Juga : Wawali Fatmawati Rusdi Dampingi Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Ground Breaking Pembangunan BLK Maritim

“Intinya kita tidak mau ada lagi hal yang seperti ini, pada pelaksanaan tender tahun berikutnya, semuanya harus kita penuhi sesuai dengan hasil temuan dari BPK dan itu harus kita penuhi sesuai ketentuan,” ucap Fatmawati

Sponsored by MGID

Plt Kepala Inspektorat Kota Makassar Zainal Ibrahim menjelaskan, bahwa rapat yang membahas hasil temuan BPK terhadap kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Makassar yang dituntut untuk meningkatkan efisiensi kinerjanya.

“Diharapkan dengan peningkatan kinerja UKPBJ dapat Ini mengefisienkan kinerja barang dan jasa di Pemkot Makassar, karena secara nasional memang dituntut harus berkinerja pada level pro aktif dengan 9 indikator, tadi baru di penuhi 2 indikator, jadi masih ada 7 indikator yang mesti dipenuhi,” jelasnya.

Baca Juga : Wawali Fatmawati Rusdi Jadi Irup Upacara Hari Pahlawan Nasional

Terkait dengan adanya temuan BPK RI ini, Zainal mengatakan, bahwa permasalahan tender diakibatkan kurangnya pejabat fungsional di UKPBJ.

“Di UKPBJ kita kekurangan tenaga fungsional pengadaan, kemudian proses pengaturan tugas dan fungsi Pokja ini, masih belum efisien dan itu sudah kita benahi, kemudian rentan waktu pengadaan,” ungkap Zainal.

Untuk itu sesuai arahan dari Wakil Walikota Fatmawati Rusdi, inspektorat akan melaporkan hasil penanganan UKPBJ Pemkot Makassar kepada pihak BPK secara tertulis.

Baca Juga : Persiapan HUT Makassar 414 Tahun, Wawali Fatma Tinjau Lorong Wisata Bambapuang

“Harus dilakukan laporan secara tertulis, karena kalau tidak secara tertulis, BPK RI menganggap temuan ini belum selesai,” terangnya .

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Ekonomi04 Desember 2021 11:37
Transaksi Agen BRILink Tembus Rp1.000 Triliun
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Di tengah maraknya digitalisasi di sektor keuangan, peran AgenBRILink dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tet...
Lifestyle03 Desember 2021 22:46
Rajai Penjualan PT SJAM, Desain Keren dan Futuristik Jadi Pemikat Utama
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Selama tahun 2021 ini, Nmax jadi motor terlaris dalam penjualan PT Suracojaya Abadimotor (SJAM). Total, sudah ada 32....
Makassar03 Desember 2021 21:36
Peringatan Hari Ibu, Indira Jusuf Ismail Sampaikan Makna Hari Ibu
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Jusuf Ismail, mengingatkan kembali akan makna hari ibu kepada generasi muda pada m...
Sponsored by MGID
Adventorial03 Desember 2021 21:03
Loker RS dr HAH Parepare, Taufan Pawe : Pendaftar Sudah 21.894, Yang Dibutuhkan Hanya 100 Orang
SULSELSATU.com, Parepare — Pendaftar lowongan kerja bagi formasi PTT non ASN di Rumah Sakit Regional dr.Hasri Ainun Habibie Kota Parepare capai ...