SULSELSATU.com, BULUKUMBA – Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi mengatakan kampanye politik uang harus dimulai dari desa.
Hal itu disampaikannya saat membawakan sambutan pada pembukaan kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) zona IV yang digelar di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
“Bawaslu saat ini terus mendorong terbentuknya Desa Pengawasan dan Anti Politik Uang, Bawaslu melihat di Desa ada proses-proses demokrasi yang harus ditata dengan baik sehingga tidak kontra dengan proses-proses yang terjadi di pusat,” katanya, Minggu (22/8/2021).
Baca Juga : Pendidikan Pengawasan Partisipatif Kembali Digelar, Bawaslu Sulsel Ajak Publik Bergerak
Arumahi menjelaskan segala ruang yang berpotensi memunculkan praktik politik uang harus menjadi perhatian bersama, termasuk dalam proses-proses demokrasi di desa.
“Dalam proses demokrasi di tingkat desa, salah satu isu yang krusial adalah tidak adanya norma yang mengatur tentang sanksi politik uang. Sehingga Bawaslu Sulsel saat ini tengah mengawal pembenahan regulasi tersebut bersama APDESI,” ujarnya.
Arumahi berharap ke depan regulasi semakin baik, seperti adanya sanksi administrasi berupa diskualifikasi bagi para pelaku yang terbukti melakukan praktik politik uang pada pemilihan ditingkat desa.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar