Logo Sulselsatu

Ketum PKB Sebut Politik Kesejahteraan Solusi Atasi Krisis Agraria

Asrul
Asrul

Senin, 13 September 2021 12:35

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar.

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya krisis di berbagai bidang. Salah satunya krisis ekonomi. Hal ini menjadi fakta yang dicarikan solusi yang integral dan mendasar.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, cara dan menajemen pembangunan saat ini tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja untuk mengatasi krisis ini.

Menurut Gus Muhaimin, hampir 25 tahun reformasi, pemerintah belum menemukan solusi strategi ekonomi yang tepat, siapapun presidennya, bahkan mungkin Presiden yang akan datang, tahun 2024, bakalan tidak bisa mengatasi persoalan ekonomi yang sesuai konstitusi.

Baca Juga : Ketum PKB Muhaimin Iskandar Sebut Tantangan Pemilu 2024 Makin Berat

”Ini karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kebutuhan untuk mengatasi pengangguran dan keluar dari kesulitan ekonomi,” ujarnya saat memberikan pengarahan pada Diskusi Tematik Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) 2021 Solusi Gerakan Reforma Agraria Atasi Krisis Agraria secara virtual, Senin (13/9/2021).

Sponsored by MGID

Karena itu, menurut Gus Muhaimin, solusinya harus ada cara baru berupa kebijakan politik kesejahteraan yang harus menjadi prioritas. Juga politik lingkungan hidup dan politik ekonomi yang berbasis kekuatan nasional. Solusi-solusi itulah yang harus dipersiapkan untuk menjadikan 2024 sebagai era baru yang taat konstitusi seperti Pasal 33 UUD 1945 dan sesuai dengan UU Pokok Agraria.

Menurut Gus Muhaimin, diperlukan penegakan konstitusi sesuai Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yakni demi tercapainya keadilan atas penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Baca Juga : Puspoll Indonesia Rilis Survei, Elektabilitas PKB Ungguli Golkar

Juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang menandai perubahan kebijakan agraria dari corak kolonialisme ke corak nasionalisme. Yang lebih sesuai dengan karakter dan watak rakyat Indonesia. UUPA 1960 bertujuan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

”Kalau UU Pokok Agraria 1966 dan Pasal 33 UUD 1945 sudah cukup, berarti agendanya penegakan konstitusi. Pelaksanaan secara disiplin, mengurai, membenahi selurut perangkat konstitusi, aturan-aturan pelaksanaan agar sesuai dengan UUD dan UU Pokok Agraria,” katanya.

Selain itu, perlu ada perubahan paradigma atau cara pandang dan cara kelola serta manajemen pembangunan. Sebab, karena krisis yang terjadi saat ini, pemerintah, partai politik, dan berbagai pihak terkait belum menemukan paradigma pembangunan yang efektif.

Baca Juga : PKB Bidik Raffi-Agnes, Gerindra Fokus Anies-Riza

”Kalau yang diperlukan adalah penegakan konstitusi, kenapa selama ini tidak bisa tegak. Ganti DPR, ganti presiden dari periode ke periode, penegakan UU Pokok Agraria tidak bisa jalan,” tuturnya.

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Politik20 September 2021 15:14
Kubu Rachmat Taqwa Sebut BBT dan Azis Namu Dalang Muscab PPP Ditunda
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Tensi politik di internal DPC PPP Makassar pasca penundaan Musyawarah Cabang (Muscab) masih belum reda. Kubu calon Ke...
Kesehatan20 September 2021 14:17
Penelitian Mahasiswa Matematika UNM Temukan Efektivitas Vaksinasi Tekan Laju Covid-19
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang tergabung dala...
Kesehatan20 September 2021 14:09
Covid-19 Melandai, Plt Gubernur Perintahkan Kontrol BOR Rumah Sakit
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Koordinasi Posko Satgas Covid-19 Pemprov Sulsel dr Arman Bausat menyebut kasus Covid-19 di Sulsel terus menurun...
Sponsored by MGID
Politik20 September 2021 14:03
Amir Uskara Turun Tangan Atasi Kegaduhan Muscab PPP Makassar
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara turun tangan mengatasi persoalan Muscab PPP Makassar yang sempat memanas. Untuk ...