Logo Sulselsatu

OPD di Jeneponto “Berlomba Lomba” Minta Pendampingan Hukum di Kejaksaan, Takut ?

Dedy
Dedy

Rabu, 15 September 2021 13:53

OPD di Jeneponto “Berlomba Lomba” Minta Pendampingan Hukum di Kejaksaan, Takut ?

SULSELSATU.com, Jeneponto -Sebanyak Delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jeneponto mengajukan pendampingan hukum di Kejaksaan Negeri Jeneponto dari segi Yuridis Normatit. Namun dari Delapan OPD yang mengajukan, hanya Enam yang baru diterima pendampingannya.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datung) Kejari Jeneponto, Ridwan Sahputra saat ditemui diruang kerjanya, Selasa Kemarin (14/09/2021). Menurut Ridwan, Enam OPD Yang resmi didampingi yakni Dinas PU, RSUD Lanto Pasewang, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Permukinan dan Pertanahan dan Dinas Parwisata.

“Untuk di Kejaksaan Negeri Jeneponto sampai bulan September tahun ini, yang mengajukan permohonan ada Delapan OPD namun yang sudah diproses pendampingannya baru Enam OPD karena ada satu kami tolak untuk tidak ditindak lanjuti. Sementara satu OPD masih menunggu jadwal eksposnya,”Kata Ridwan.

OPD yang ditolak kata Ridwan untuk tidak dilakukan pendampingan hukum tahuh ini yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jeneponto. Alasanya, Dinas Pendidikan saat ini telah dalam tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Jeneponto atas kasus dugaan Korupsi dana DAK tahun 2019.

Sponsored by MGID

“Untuk mencegah bentrok kepentingan sehingga untuk tahun ini Dinas pendidikan kami tidak tindak lanjuti pendampingannya karena Pidsus telah menangani penyelidikan dana Alokasi khusus tahun 2019. Sementara Dinas BKKBN untuk pendampingannya masih menunggu jadwal eksposnya,’Ujar Ridwan.

Lanjut kata Ridwan, tupoksi Bidang Datung itu sendiri untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang jasa tersebut,”Jadi setidaknya ketika didampingi oleh kejaksaan, niat niat jahat untuk melakukan penyalahgunaan wewenang pada kekuasaan bisa diminimalisir,”Katanya.

Ridwan menjelaskan, Kejaksaan bukan hanya melakukan penindakan tapi juga melakukan pecegahan.
“Jadi pendampingan kami hanya sebatas yuridis normatif yaitu pendampingan hukum, diluar itu seperti tehknis itu kita tidak masuk disitu. Namun tdak menuntut kemungkinan kita tetap memberikan saran dan pendapat,”Katanya.

Ketika ada laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi oleh OPD yang didampingi oleh Kejaksaan kata Ridwan, kemungkinan tidak ditindak lanjuti ketika proyek tersebut belum selesai 100 persen.

“Misalnya ada pengaduan setelah kegiatan selesai 100 persen dan masa perbaikan baru bisa kita tindak lanjuti, namun kalau belum selesai itu belum bisa kita tindak lanjuti,”Jelas Ridwan.

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Video18 September 2021 21:42
VIDEO: Begini Penampakan Desain Stadion Mattoanging
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemprov Sulsel melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) belum lama ini melakukan penandatanganan kontrak dengan PT Ar...
Ekonomi18 September 2021 21:12
PLN Gelar Pelatihan Videografi dan Beri Bantuan Gapura Wisata Cendol Malino
SULSELSATU.com, MAKASSAR – PLN berkomitmen untuk terus mendukung para pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha kecil mikro dan menengah serta pembe...
Video18 September 2021 19:10
VIDEO: Tarik Motor Kredit Macet, Kantor Finance di Karawang Dihancurkan Massa
SULSELSATU.com – Sebuah video CCTV memperlihatkan sekelompok orang menghancurkan fasilitas kantor finance. Kejadian itu terjadi di kantor financ...
Sponsored by MGID
Video18 September 2021 17:10
VIDEO: Aksi Wanita Muda Goyang TikTok di Depan Masjid Raya Sumbar Dikecam Netizen
SULSELSATU.com – Aksi tak terpuji seorang wanita tak berhijab berjoget di kawasan Masjid Raya Sumatra Barat (Sumbar). Dalam video terlihat wanit...