SULSELSATU.com, MAKASSAR – Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mewacanakan membubarkan Perusahaan Daerah (Perusda) yang bermasalah atau tidak berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah.
“Tujuannya (Perusda) sederhana, menopang PAD, jadi kalau ada yang tidak memberi kontibusi, untuk apa (ada) Perusda, bubarkan saja,” ucapnya.
Menurutnya kalaupun hal ini sulit direalisasikan, harus ada perombakan direksi yang lebih mumpuni.
Baca Juga : Legislator PDIP Tenri Uji Soroti Kebijakan Pemkot Makassar Tertibkan PKL di Barombong
“Kalau tidak dibubarkan Perusdanya, bubarkan orangnya, ini mi. Habis setelah ini, evaluasinya kan terlalu besar sekali ini Pemerintah Kota Makassar dan saya pasti evaluasi karena kalau tidak, nda boleh berlarut-larut begini,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar Hasanuddin Leo meminta dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum betul-betul dibubarkan.
“Yang namanya perusahaan daerah memang tujuannya ada dua untuk pelayanan dan profit oriented, dengan kondisi saat ini, kalau hemat saya memang perlu lebih dahulu dievaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Baca Juga : Legislator PDIP Udin Malik Dorong Kesadaran Arsip Vital di Makassar saat Lakukan Pengawasan
Utamanya dua perusda yaitu Perumda Parkir dan Pasar lantaran dianggap masih memberikan kontribusi PAD, kendati masih belum begitu optimal.
“Pada akhir tahun ini kita lihat karena mereka ini masih bisa, dievaluasi terakhir misalnya, untuk PD Parkir, itu masih ada keuntungan kotor sebesar Rp3 milliar per Agustus,” kata politisi PAN itu.
Sementara Perumda Air Minum dianggap sulit lantaran keberadaannya cukup krusial di tengah masyatakat meski memiliki hutang deviden yang cukup tinggi.
Baca Juga : Dewan Desak Pemkot Makassar Tak Tanggung Beban Fasum-Fasos GMTD yang Belum Diserahkan
Dia justru pesimis terhadap Rumah Potong Hewan (RPH) yang saat ini vakum dan PD Terminal Makassar Metro yang juga belum memberikan kontribusi lantaran tersandung persoalan aset dan belum menuai titik kejelasan.
“Ini perlu dilihat persoalannya, apakah ada sistem yang tidak berjalan, atau manajemennya yang terlalu gemuk personelnya, sehingga menyebabkan cost operasional itu tinggi yang pada akhirnya tidak memberikan kontribusi ke Pemkot,” urainya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar