SULSELSATU.com, MAKASSAR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyebut pertarungan politik di Sulsel keras dan dinamis.
Hal itu disampaikan Tjahjo saat kunjungan kerja di Kota Makassar dalam rangka meninjau vaksinasi PDIP Sulsel di beberapa lokasi kemarin.
“Sulsel ini kan (proses politiknya) provinsi yang dinamis, tanda petik keras ya. Keras, dinamis tapi demokratis,” kata Tjahjo menanggapi dinamika politik pasca Nurdin Abdullah diciduk KPK.
Baca Juga : PDI Perjuangan Sulsel Refleksikan Kudatuli, Tegaskan Komitmen Jaga Demokrasi dan HAM
Politisi PDIP itu lebih jauh, menjelaskan dalam mengisi kekosongan pemimpin pasca ditinggal Nurdin Abdullah adalah mengangkat Pelaksana Tugas yang saat ini dijabat Andi Sudirman Sulaiman.
“Pak Plt Gubernur mau definitif pasti ada prosesnya, begitu juga pendampingnya wakil gubernur nunggu prosesnya aja sampai keputusan berkekuatan hukum tetap Pak Nurdin keluar,” jelas Tjahjo.
“Tapi apapun aparatur birokrasi tetap melayani masyarakat. Mau separuh kayak di Probolinggo itu kena OTT KPK termasuk bupati dan suaminya, tetapi pemerintahan tetap jalan, tugas pemerintah adalah melayani masyarakat,” sambung Tjahjo.
Baca Juga : Bukan Sekadar Lomba Masak, Festival Mustika Rasa PDIP Sulsel Bawa Pesan Kedaulatan Pangan
Tidak hanya itu, Tjahjo juga berharap pejabat Pemprov Sulsel dan para ASN bisa netral siapa pun kepala daerahnya, karena bila tidak maka dikhawatirkan pelayanan ke masyarakat tidak akan maksimal.
“Jangan liat gubernurnya dari partai mana, harus netral. Soal simpatisan itu sah-sah saja, tapi menunjukkan secara terbuka tidak boleh,” tuturnya.
Soal posisi Wagub, Tjahjo mengatakan itu menjadi kewenangan partai pengusung Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dan kompromi politik.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar