SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar meminta agar Pemerintah Kota bisa menambah tenaga kontrak.
Tenaga kontrak tersebut akan ditempatkan di 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Jumlahnya sebanyak 300 orang atau 150 tenaga Kontrak untuk masing-masing OPD.
“Penambahan personel satpol PP Kota Makassar sebanyak 150 orang, dan penambahan di Dinas Pehubungan sebanyak 150 orang,” kata Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Makassar Hasanuddin Leo.
Baca Juga : Erick Horas Apresiasi Pelaksanaan Pilket RT/RW yang Dinilai Demokratis
Hal ini kemudian bertolak belakang dengan rencana Pemerintah Kota Makassar yang akan melakukan pemangkasan tenaga kontrak atau honor pada Desember mendatang lantaran dianggap membenani APBD.
Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Helmy Budiman saat ditanya terkait potensi penambahan mengaku masih akan mengkaji lebih lanjut usulan tersebut.
“Kita patut apresiasi, tetapi kita tidak bisa lupa ada kondisi kemampuan keuangan daerah. Karena kalau bertambah personel tentu teman-teman yang lain akan membebani,” ujarnya.
Baca Juga : Sosper Perda Pajak Makassar, Andi Tenri Uji Minta Warga Lebih Disiplin Bayar Pajak
Idealnya kata dia penambahan tersebut dapat dilakukan dengan kondisi tanpa membebani APBD. Sehingga diperlukan formulasi khusus agar rencana tersebut dapat terealisasi
Apalagi Pemerintah Kota Makassar tengah merencanakan pembenahan tenaga kontrak Desember mendatang agar pengerjaan dan anggaran bisa berjalan dengan efektif.
Lebih lanjut usulan kenaikan Tenaga Kontrak tersebut diakuinya sangat beralasan. Di lingkup Dinas Perhubungan misalnya, OPD tersebut dianggap membutuhkan banyak personel lantaran bekerja langsung mengkomodir kemacetan di lapangan.
Baca Juga : Muchlis Misbah Sosialisasikan Perda Pembinaan Anjal Gepeng di Makassar
“Jadi kita akan panggil OPD terkait untuk membicarakan bagaimana formulasi yang tepat,” lanjutnya.
Selain itu, dia mengatakan skema lainnya dapat dipertimbangkan lewat pelimpahan tenaga kontrak dari OPD lain.
“Kita akan terbitkan regulasinya untuk kemudian dilakukan evaluasi, utamanya di tingkat kecamatan kan. Ini bisa dialihkan misalnya ke Dishub karena memang mereka butuh banyak,” tuturnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar