SULSELSATU.com, Parepare — Tim Komisi VIII DPR RI dipimpin Dr.H. Ace Hasan Syadzily melakukan kunjungan kerja spesifik yang diterima oleh Wali Kota Parepare, Taufan Pawe di Ruang Pola, Kantor Setdako, Rabu (17/11/2021).
Kunker itu dalam rangka pengawasan program perlindungan bantuan sosial di Kota Parepare.
Turut hadir Samsu Niang, Matinda Rumambi, Arwan M. Aras, Ina Ammania, Muhammad Ali Ridha, Idah Syahidah Rusli Habibie, Jefry Romdonny, Sri Wulan, Nurhuda, Hasani Bin Zuber, dan Muhammad Rizal.
Kesempatan itu, Dr.H. Ace Hasan Syadzily memuji keberhasilan Wali Kota Parepare (Taufan Pawe) dalam mengendalikan dan menangani penyebaran Covid-19.
“Sebagai kota niaga, Taufan Pawe berhasil mengendalikan Covid-19 di Parepare, dan itu patut mendapat apresiasi,” ujar Ketua DPP Partai Golkar itu.
Bahkan, lanjut Ketua Golkar Institute ini berharap, pemerintah daerah di Indonesia bisa mengunjungi Kota Parepare untuk belajar dalam penanganan Covid-19, dan inovasi-inovasi untuk mensejahterahkan masyarakat.
“Apa yang dilakukan Pak Walikota (Taufan Pawe) patut dicontoh oleh pemeritah derah lain. Penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kota Parepare sangat baik,” bebernya.
Dia berkeyakinan, dibawah kepemimpinan Taufan Pawe, Parepare mampu bangkit. Karena kunci dari pemulihan ekonomi adalah berhasil menangani kesehatan.
“Saya lihat di Parepare per tanggal hari ini positivity rate-nya 0,0 persen. Ini yang harus kita apresiasi dari apa yang dilakukan pemerintah daerahnya,” katanya.
Wali Kota Parepare, Taufan Pawe mengatakan, kunjungan Komisi VIII DPR RI di Kota Parepare merupakan suatu kehormatan besar baginya.
“Saya secara pribadi dan atas nama masyarakat merasa bangga pada pertemuan ini. Saya sudah delapan tahun menjadi Walikota, namun baru kali ini ada kunjungan atas nama komisi,” ungkapnya.
Taufan Pawe menjelaskan, Pemkot Parepare telah berkomitmen mengawal bantuan sosial. Bahkan sejak awal pemerintahannya, pihaknya mengedepankan program-program bantuan sosial.
“2014 dulu ada istilah beras raskin yang harus ditebus Rp24 ribu. Tapi karena komitmen, saya mengeluarkan kebijakan menggratiskan raskin itu dan antar sampai depan rumah warga,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar