Logo Sulselsatu

Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Muh Jahir Majid
Muh Jahir Majid

Rabu, 15 Desember 2021 15:15

Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo membuka kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Sulselsatu / Jahir Majid)
Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo membuka kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Sulselsatu / Jahir Majid)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) kota Makassar nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) kota Makassar nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha di hotel Grand Maleo, Rabu (15/12/2021).

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber diantaranya, Kepala Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Andi Reza Nugraha, dan Iwan Kurniawan Hamid selaku praktisi Hukum dan dipandu langsung oleh moderator Sukarno Lallo.

Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo mengatakan perda ini penting untuk diketahui oleh masyarakat. RL menjelaskan retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.

Baca Juga : Wali Kota Danny Bersama Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo Dampingi Kapolda Sulsel Tinjau Vaksin Massal

Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo membuka kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Sulselsatu / Jahir Majid)

Sponsored by MGID

“Semua ini adalah strategi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan, karena yang dibuat pembangunan ini selain pajak kita itu retribusi pendapatan” katanya

Politisi Partai Nasdem itu mengaku, Perda Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh masyarakat.

Baca Juga : Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo Sosialisasi Perda Pembentukan Kepulauan Kecamatan Sangkarrang

“Kalau pemerintah kota Tidak punya pendapatan bahaya, bisa bangkrut ini kota, apa yang mau dipake membangun kalau tidak ada pendapatan?” jelasnya.
RL menekankan bahwa perda tersebut perlu disebarluaskan ke masyarakat.

“Makanya hak warga negara adalah dibuatkan bangunan, misalnya jalannya, drainase nya, atau hak hak lain seperti misalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan.” pungkasnya

Sementara itu, Kepala Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Andi Reza Nugraha menjelaskan dengan hadirnya Perda ini, perekonomian masyarakat akan lebih baik dengan menghadirkan sejumlah fasilitas sosial melalui pendapatan retribusi usaha.

Baca Juga : Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo Sosialisasi Perda No 5 Tahun 2019

“Dengan hadirnya perda ini dapat mencapai perekonomian lebih baik di pemerintah kota.” jelasnya

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Adventorial19 Januari 2022 16:12
Pantau Pelaksanaan Proyek, Taufan Pawe Pesan Jaga Kualitas Bangunan
SULSELSATU.com, Parepare — Wali Kota Parepare, Taufan Pawe memantau sejumlah proses pengerjaan mega proyek pembangunan infrastruktur. Salah satu...
Sulsel19 Januari 2022 15:56
Kebijakan Pemerintah Satu Harga, Pemkab Gowa Pantau Harga Minyak Goreng Rp14 Ribu Per Liter di Pasar
SULSELSATU.com, GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa melakukan pengecekan harga ...
Sulsel19 Januari 2022 11:16
Tingginya Geliat Bisnis Kedai Kopi, PT Vale Gelar Pelatihan Barista di Morowali
SULSELSATU.com, LUWU TIMUR – Tingginya geliat bisnis kedai kopi yang berkontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi kreatif, PT Vale Indone...
Sponsored by MGID
Video18 Januari 2022 23:27
VIDEO: Tak Mau Ditilang, Dua Pengendara Ini Pura-pura Jadi Petani
SULSELSATU.com – Dua pengendera motor berpura-pura jadi petani saat hendak ditilang polisi lalulintas viral di media sosial. Kejadian tersebut d...