SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi Informasi (KI) Sulsel menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik, atas permintaan informasi, keberatan, penyelesaian sengketa informasi untuk PPID pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sulsel, dan PPID Utama Kota Makassar.
Rapat finalisasi pendampingan penyusunan SOP layanan informasi publik ini dilaksanakan di Baruga Lounge Kantor Gubernur, Rabu, (26/01/2022).
Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi KI Sulsel, Fauziah Erwin, mengatakan, SOP ini untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian proses bagi pemohon informasi.
Baca Juga : DKP Sulsel dan Lutra Raih Terbaik Pertama Pemeringkatan Keterbukaan Informasi 2019
“SOP ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian proses bagi pemohon informasi,” kata Fauziah.
Ia mengatakan, setelah disusun, SOP ini akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Biro Hukum Pemprov Sulsel, sebelum ditetapkan. Iapun berharap, ke depan SOP ini bisa menjadi standar baku yang juga bisa direplikasi ke kabupaten kota.
“Selama ini kan tidak ada kejelasan. Ketika ada yang mengajukan permohonan layanan informasi publik, keberatan, penyelesaian sengketa informasi, tidak ada jadwal pasti kapan dan seperti apa alur prosesnya. Inilah yang sementara kita susun,” jelasnya.
Baca Juga : KI Sulsel Gelar Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi
Ke depannya, Fauziah juga berharap agar hadir aplikasi, sehingga semakin memudahkan alur penyelesaian aduan, termasuk koordinasi antara PPID utama dan PPID pelaksana.
Hadir dalam rapat finalisasi ini, Ketua KI Sulsel Pahir Halim, beserta para komisioner, Kepala Sekretariat KI Sulsel Sultan Rakib, Yasmib Sulsel, serta PPID utama dan pelaksana Kota Makassar.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar