SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Rusdi Masse bersama pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Sulsel di Kafe Papa Ong, Senin (14/3/2022) malam.
Hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPD HNSI Sulsel Andi Heril, Ketua Komisi B DPRD Sulsel A Rachmatika Dewi, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo, anggota DPRD Makassar Ray Suryadi beserta sejumlah legislator Sulsel.
Andi Heril dalam kesempatan itu mengatakan ada tiga hal yang disampaikan ke Rusdi Masse terkait permasalahan yang dihadapi sejumlah nelayan di Sulsel.
Baca Juga : Putri Dakka Resmi Diusulkan KPU Jadi PAW DPR RI Gantikan Rusdi Masse
“Pertama, masalah pelayanan operasional kapal di laut. Karena banyak pelabuhan di Makassar tidak ada pelayanan, termasuk Paotere (Makassar). Kedua, nelayan yang ada di pulau yang jaraknya jauh dari pelabuhan, kami minta ada kebijakan dari pemerintah pusat agar penerbitan suratnya cukup kepala desa yang fasilitasi, karena kalau jauh butuh berapa lama untuk tiba di Makassar,” jelas Heril.
“Ketiga, masalah sulitnya nelayan mendapatkan BBM seperti solar. Nah, itu kan misalnya di Pulau Satanger (Pangkep) satu liter harganya Rp20 ribu, bagus kalau ada solarnya. Harapan kita ini bisa diperjuangkan oleh Pak Rusdi agar bisa disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan,” sambung dia.
Baca Juga : NasDem Sulsel Siapkan Kantor Baru yang Ramah untuk Pelayanan Publik
Menanggapi itu, Rusdi Masse menjelaskan aspirasi nelayan ini akan dia perjuangkan di pusat. Misalnya, persoalan perlunya ada asuransi bagi nelayan.
“Nelayan di Sulsel ini kan banyak, kita berharap jatah untuk asuransi nelayan bisa ditambah. Hal lain lagi, soal pengurusan administrasi Surat Persetujuan Berlayar (SPB), banyak nelayan masuk di Paotere, sementara pelayanannya hanya di Untia. Bagaimana supaya pihak KKP ini membuka ruang agar ada pelayanan di Pelabuhan Paotere,” jelas Rusdi Masse.
Ketua DPW NasDem Sulsel itu mengungkapkan pihaknya di Komisi 4 DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Senayan.
Baca Juga : Konsolidasi NasDem Sulsel, Willy Aditya: Integritas Kunci Kekuatan Partai
“29 Maret nanti ada RDP dengan KKP, maka inilah yang akan kita sampaikan ke pihak kementerian,” tutur mantan Bupati Sidrap dua periode tersebut.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar