Dewan Geram Sikap Kakak Kandung Gubernur Sulsel Sumardi Sulaiman Malas Hadiri Raker

SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPRD Sulsel dibuat geram atas ulah kakak kandung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang malaa ikut rapat kerja yang digelar.

Kakak kandung Gubernur Sulsel yang dimaksud adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Andi Sumardi Sulaiman.

Baru-baru ini, Komisi C yang bermitra dengan Bapenda Sulsel menggelar Raker, sayangnya Sumardi tak hadir langsung, dia hanya mengutus sekretarisnya. Tak diketahui, alasan ketidakhadiran mantan pejabat OPD di Kabupaten Bone itu.

Baca Juga : Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar Perkuat Sinergi Implementasi Sistem Opsen Pajak Kendaraan

Anggota Komisi C DPRD Sulsel Andi Sugiarti Mangun pun menyayangkan ketidakhadiran Andi Sumardi Sulaiman dalam rapat komisi pertanggungjawaban APBD tahun 2021 di gedung DPRD Sulsel kemarin.

“Saya sangat berharap bisa duduk satu meja, membicarakan hal-hal terkait dengan pendapatan daerah,” ujar perempuan yang akrab disapa Puang Ugi itu.

Puang Ugi menegaskan, dalam pembahasan tersebut kepala OPD tidak seharusnya diwakili agar agar pembahasan bisa lebih maksimal.

Baca Juga : Tahun 2025, Beli Kendaraan Baru Tidak Boleh Ada Tunggakan Pajak Kendaraan Lama

“Untuk kegiatan-kegiatan pembahasan APBD kami berharap beliau bisa bersama-sama dengan kita, sehingga minimal bisa sama-sama sharing, mencari jalan keluar,” tegasnya.

Politisi PPP itu berharap, ke depan tidak ada lagi kepala OPD yang diwakili dalam pembahasan APBD.

“Pembahasan APBD adalah soal penghitungan anggaran, itu menjadi sebuah pembahasan yang vital,” ujar Ketua DPC PPP Bantaeng tersebut.

Baca Juga : Pemprov Sulsel Raih Dua Penghargaan TP2DD Terbaik di Indonesia

Sorotan juga datang dari Anggota Komisi C Fraksi PAN Usman Lonta, dia mengkritisi capaian Bapenda yang belum maksimal dalam hal Realisasi pendapatan pajak bahan bakar dan kendaraan bermotor (PBBKB).

“Padahal kalau kita mau gunakan akal sehat, kita mestinya tahun ini melampaui target. Karena bahan bakar subdisi itu kan rendah pajaknya dan itu ditiadakan,” ujar Usman.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News